KPK Buka Kuping di Hari Antikorupsi

KPK menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Acara ini dimanfaatkan KPK untuk menerima masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

"Nanti pas acara puncak, ada acara KPK mendengar. Semacam memberi ruang untuk mendengar, apa sih yang diharapkan banyak pihak dari KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut dia, peringatan Hakordia 2019 digelar mulai kemarin hingga Jumat, 13 De-sember 2019.

KPK ingin peringatan hari antikorupsi menjadi agenda banyak pihak, dari pemerintah masyarakat, hingga seluruh komponen bangsa.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menyebut penyelenggaraan Hakordia 2019 sedikit lebih sederhana. Acara digelar di lingkungan Gedung KPK.

"Tapi enggak mengurangi semangat antikorupsi. Kami akan mengundang semua stakeholder, baik dari pemerintah, LSM (lembaga swadaya masyarakat), maupun media massa," kata Agus.

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.   

Yang menarik pada 10 De-sember, KPK akan melaksanakan sejumlah workshop bagi stakeholder antikorupsi yang melibatkan media massa, CSO, kampus, akademisi, penyuluh antikorupsi, kepala daerah, dan mitra pembangunan.

Dalam kegiatan itu, kata Cahya, akan membahas masa depan pemberantasan korupsi bersama media massa dan juga diskusi implementasi komitmen global di level nasional.   

Dalam upaya penguatan partai politik, KPK bersama Kemendagri, Bappenas, dan LIPI juga akan menyelenggarakan diskusi terfokus pada kajian KPK terkait dengan sistem integritas partai politik (SIPP) dan skema pendanaan parpol. "Kegiatan ini berlangsung di Gedung KPK dengan mengundang partai politik sebagai peserta," kata Cahya.       

Secara bersamaan, di tempat berbeda, KPK menyelenggara-kan seminar dengan tema Komitmen antikorupsi untuk investasi yang lebih baik. Seminar melibatkan peserta dari unsur pemerintah, parlemen, sektor swasta, akademisi, profesional, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, juga akan membahas pentingnya meningkatkan integritas sektor publik dan swasta. (Dhk/Cah/Ant/P-1)