KPK Usulkan Pembentukan Kementerian Pengawasan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar membentuk kementerian khusus di bidang pengawasan.

Hal itu, jelas Agus, sebagai upaya pencegahan korupsi yang tengah digaungkan pemerintah.

"Kalau memang mau fokus pada pencegahan korupsi mestinya malah, dalam bayangan saya, kabinet yang dibentuk perlu ada Kementerian Pengawasan dan Pengendalian," kata Agus di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/10).

Menurutnya, selama ini fungsi pengawasan inspektorat kementerian tidak maksimal dalam pemberantasan korupsi. Contohnya, sebut Agus, amat minim laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK berasal dari inspektorat internal kementerian.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ucap Agus, juga dinilai belum maksimal memainkan peran pemberantasan korupsi. Ia mengusulkan inspektorat yang tersebar di berbagai lembaga oemerintah untuk dilebur dengan BPKP menjadi kementerian khusus yang melakukan pengawasan.

"Inspektorat kementerian bisa saja digabungkan dengan BPKP yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Kalau arahnya ingin pencegahan korupsi dan membangun sistem, hal itu bisa efektif," ujarnya.

Ia juga menilai pencegahan korupsi melalui e-budgeting dan e-planning masih minim diterapkan pemerintah daerah dan belum menyeluruh. "Penerapannya hanya ada di Surabaya dan DKI Jakarta dan itu pun belum banyak," pungkasnya. (Ol-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus