Larang Demonstrasi, Polda Metro Jaya Jaga Martabat Bangsa

LIMA hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, aksi unjuk rasa di Jakarta dipastikan tidak akan terjadi. Hal ini lantaran Polda Metro Jaya sudah memutuskan untuk tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyebut perizinan aksi unjuk rasa tidak akan dikeluarkan mulai 15-20 Oktober 2019.

"Pak Kapolda sudah menyampaikan, jadi kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 [Oktober]," ucap Argo di Polda Metro Jaya, (15/10).

Argo berharap dengan tidak adanya aksi unjuk rasa pihaknya dapat melaksakan kegiatan pelantikan dengan baik.

"Kita berharap tidak ada unjuk rasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan [pelantikan] dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan, utuk kelancaran kegiatan tersebut," terangnya.

Pihaknya juga menghindari aksi unjuk rasa yang berbuntut kericuhan seperti yang terjadi pada tanggal 23-30 September lalu. Argo menyebut apabila kejadian itu terulang, dapat menurunkan harkat dan martabat Indonesia.

"Kita berharap harkat dan martabat Indonesia bisa kita jaga, kita sama-sama menjaga," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 31 ribu personel gabungan akan disiapkan di Gedung DPR/MPR Senayan dan sekitarnya guna mengamankan pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain