BPS Berencana Selaraskan Data Kependudukan

KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengungkapkan akan berkoordinasi dengan Dukcapil guna menyelaraskan data kependudukan Indonesia. Sebab selama ini data kependudukan dinilai masih bermasalah.

"Tujuannya supaya data kependudukan kita itu satu, sekarang ini kalau data dari dukcapil itu kan ada de jure, (mempersoalkan) KTP Kalau data BPS, de facto, (mempersoalkan keberadaan pemilik KTP) kamu tinggal di mana, saya gak peduli kamu KTP nya mana," terang Suhariyanto saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/10).

Cara yang dipakai oleh Dukcapil, kata dia, tidak akan tepat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan data kependudukan juga dinilai bisa memengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pengambil keputusan akan lebih melahirkan kebijakan yang baik.

"Kebijakan itu harus nyambung, jadi ada de facto ada de jure, jadi kita punya data penduduk Indonesia 267 juta, kalau nasional pasti sama. Tapi kalau DKI? Yang de jure nya berapa, yang de facto berapa? Seperti itu. Jadi kita gunakan data dukcapil sebagai basis," ujar Suhariyanto.

BPS sudah memperisapakan diri soal penyelarasan data itu dengan melakukan survei di Februari 2020 nanti online (dalam jaringan/daring). "Jadi Februari nanti kita minta online, kita minta online, mudah-mudahan partisipasinya besar,"

Dalam survei daring itu, ia menargetkan partisipasi responden mencapai 22% dari total seluruh penduduk Indonesia. Target itu berasal dari berbagai pertimbangan yang dinilainya realistis.

"Kita pasang target 22% di Indonesia, tapi target di tiap provinsi berbeda-beda karena mungkin di Jakarta jauh lebih mengenal gawai dan lainnya, jadi lebih mudah, tapi seperti di Indonesia Timur, mungkin koneksi internetnya masih susah," tutur Suhariyanto

Setelah dilakukan survei secara daring, BPS akan melengkapi data responden dengan mendatangi langsung ke responden yang belum mengisi survei daring.

"Yang belum (disurvei) itu nanti kita datangi door to door, pada bulan Juli. Jadi nanti akan ketahuan pada bulan Juli itu di RT sekian misal jumlah penduduknya 200, nanti bisa dicek yang sudah online katakanlah 40, sisanya kita door to door," tukas Suhariyanto.

Dalam survei itu, responden akan dihadapkan 21 pertanyaan ihwal data dirinya. Sementara data dari hasil survei itu akan dirilis pada 2021 mendatang.

Di 2021, selain merilis hasil survei data kependudukan, BPS juga akan kembali melakukan survei kependudukan dengan jumlah pertanyaan yang lebih detil.

"2021 nanti pertanyaan akan makin melebar, kita mungkin akan ambil sampel sekitar 82 pertanyaan dan itu perlu untuk membuat berbagai kebijakan yang spesifik, seperti proyeksi penduduk sampai 2060," tandas Suhariyanto. (OL-4)