Wiranto: Gagalkan Pelantikan Berarti Melawan Konstitusi

Diharapkan rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI serta pelantikan presiden dan wakil presiden pada 1 Oktober dan 20 Oktober 2019 dapat berjalan lancar.

Masyarakat harus percaya bahwa aparat keamanan dapat mengatasi semua hal yang dianggap sebagai gerakan anarkistis dan mengancam kedaulatan negara.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelum memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas perkembangan situasi terkini, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9).

Pelantikan anggota DPR RI serta pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan amanat konstitusi. Semua pihak diharapkan dapat menjaga hasil pemilu itu sebagai kehormatan dan kebanggaan bangsa yang berdemokrasi.

"Amanat konstitusi itu bagian dari tugas seluruh bangsa Indonesia untuk menaatinya. Kita sudah sepakati bersama terutama pelantikan yang merupakan puncak hasil pemilu. Apapun prosesnya, tapi puncaknya adalah anggota DPR itu sudah terpilih melalui suatu pemilihan proses konstitusi," ujar Wiranto.

Dengan demikian, lanjut dia, tidak dibolehkan ada seseorang, kelompok, atau pihak manapun yang mencoba menggagalkannya. Upaya penggagalan acara pelantikan itu artinya melawan konstitusi.

"Kita negara, pemerintah, dan aparat keamanan akan melakukan langkah-langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan dapat berlangsung dengan baik. Kita tidak ingin mempertaruhkan eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan yang radikal, anarkis, dan inkonstitusional."

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk merapatkan barisan dan bersama-sama meyakini bahwa amanat konstitusi harus terus berjalan. Wiranto memastikan bahwa negara akan selalu hadir.

"Jangan sampai ada suara-suara sumbang nanti mengatakan negara tidak hadir, negara tidak care, pemerintah tidak peduli, sama sekali tidak. Kami selalu berusaha hadir tatkala memang kita harus hadir dalam situasi dan kondisi apa pun," pungkasnya. (OL-09l)