DPR Seyogianya Fokus pada Legislasi

TERLALU fokus pada fungsi pengawasan tanpa memaksimalkan fungsi lainnya membuat citra DPR RI terus memburuk karena terjerumus ke jurang kepentingan sesaat. Pengamat politik Hanta Yuda mendesak parlemen lebih mengutamakan kepentingan bangsa serta negara. "Fungsi pengawasan bertujuan mengawal mitra kerja, apakah yang dilakukan sudah berjalan di relnya. Kalau fungsi pengawasan untuk kepentingan perorangan dan kelompok, jelas tidak boleh," ujar Hanta kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia itu mengkritik DPR RI karena masih minim dalam hal legislasi. "Harus diimbangi dengan prestasi legislasi secara kualitas dan kuantitas. Menjalankan pengawasan boleh, tapi jangan meninggalkan fungsi lainnya," cetus dia. DPR dinilai kebablasan menjalankan fungsi pengawasan, salah satunya karena berniat memanggil pimpinan KPK untuk mempersoalkan penggeledahan ruangan anggota dewan pada Jumat (15/1) terkait dengan kasus korupsi anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti.

Berlebihan dalam pengawasan juga dipertontonkan dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Sebagian besar anggota mencecar Prasetyo perihal langkah kejaksaan menyelidiki dugaan permufakatan jahat yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menegaskan fungsi pengawasan kerap dijadikan momen bagi anggota DPR supaya terlihat hebat.

"Fungsi ini lebih menimbulkan perhatian publik lewat liputan media," katanya. Terkait dengan minimnya legislasi, sambung Sebastian, itu wajar terjadi karena cukup berat menjalankan fungsi itu lantaran menuntut ketekunan, pengetahuan, dan kedisiplinan anggota DPR. "Fungsi pengawasan lebih mudah dilakukan DPR ketimbang fungsi legislasi," kritiknya.

Pulihkan citra
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris meminta DPR, khususnya Komisi III, lebih fokus ke fungsi legislasi yang jauh dari maksimal pada 2015. "Sebaiknya fokus ke legislasi agar lebih produktif dan lebih terhormat sebagai wakil rakyat," terang Haris. Menurut dia, bila anggota dewan fokus pada fungsi legislasi, hal itu dapat membawa citra DPR ke arah positif, sehingga layak disebut sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo optimistis capaian kinerja legislasi dewan dapat meningkat. Reses anggota dewan dikurangi dari maksimal satu bulan, menjadi tidak lebih dari dua minggu. Di sisi lain, fit and proper test calon komisioner Komisi Yudisial di Komisi III DPR, kemarin pagi, terlihat sepi.

Hal itu berbeda jauh dengan rapat dengar pendapat bersama Kejaksaan Agung, Rabu (20/1). Dari 50 anggota, hanya 17 orang yang hadir.
Kursi pimpinan cuma diisi Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan. Adapun Komisi III akhirnya menerima dua calon komisioner, yaitu Jaja Ahmad Jayus dan Aidul Fitriciada Azhari. "Semua fraksi sepakat," kata Trimedya. (Nyu/Ind/Uta/P-5)