Kemenkumham Pacu Sasaran dan Target Kinerja

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) memiliki peran strategis di pemerintahan serta memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya dibutuhkan pengendalian kinerja yang baik.

"Kita harus menjamin kinerja Kementerian Hukum dan HAM agar selalu on the track, pada jalur yang benar, pada target yang benar, pada sasaran yang benar, dan dapat dicapai dengan baik. Harus achievable with good result," ujar Menkum dan HAM Yasonna Laoly dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (1/7).

Untuk itu, lanjut Yasonna, pada paruh waktu 2019 ini semua jajaran di lingkungan Kemenkum dan HAM harus berkumpul merapatkan barisan untuk mengevaluasi kinerja dalam semester awal tahun ini. Hal itu penting dilakukan agar pada sisa kerja tahun ini, kinerja jajaran di Kemenkum dan HAM dapat bekerja sesuai dengan sasaran dan target yang telah dicanangkan.

Ia pun menginginkan dalam periode terakhir ia menjabat kementeriannya dapat menghasilkan capaian membanggakan, yakni selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 2014. "Ada empat hal yang selalu ditekankan dalam hidup kita, to live, to love, to learn, and to leave a legacy. Sempurnanya kalau kita meninggalkan sebuah legacy," tandas Yasonna.

Yasonna meyakini seluruh jajaran mampu menjaga kinerja Kemenkum dan HAM untuk selalu melakukan yang terbaik dalam bingkai PASTI, yakni profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.

Selain itu, Yasonna juga mengingatkan agar terus meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang memudahkan kinerja dan diharapkan terus ditingkatkan agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penggunaan TI tersebut nantinya juga harus ditopang oleh software dan hardware yang terbaik. Maka dari itu, ia mengatakan skill sumber daya manusia (SDM) dan perangkat pendukung harus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Yasonna mengatakan penerapan e-government di Kemenkum dan HAM yang dicanangkan sudah berlangsung dengan baik. Misalnya, pada pendaftaran PT dan penerimaan notaris sudah melalui daring. Lalu, di Direktorat Kekayaan Intelektual untuk mengurus hak cipta, hak paten, dan merek, juga telah dilakukan dengan  sistem daring. Kemudian, pada Ditjen Imigrasi juga telah diperbaiki dan diproses secara daring.

"Dulu antrean panjang, sekarang kita sudah bangun sistem daring, walk in, ada juga earlier service. Dalam legislasi, saya berharap deregulasi akan dilaksanakan seperti yang diarahkan Pak Presiden," kata Yasonna.

Di sisi lain, Yasonna menyadari Kemenkum dan HAM yang memiliki 1.000 satuan kerja dan 900 unit pelaksana teknis masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, kekurangan itu bisa diatasi jika sumber daya manusia (SDM) yang ada mampu meningkatkan kompetensi, skill, dan integritas. "Untuk itu dari waktu ke waktu perlu dilakukan penguatan SDM," tandasnya.

Dorong peningkatan kerja

Sementara itu, Rakor pengendalian capaian kinerja Semester I Tahun 2019 yang digelar Kemenkum dan HAM bertujuan mengukur capaian target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta implementasi reformasi birokrasi.

Rakor kali ini mengambil tema Pengendalian kinerja pasti yang menggambarkan bahwa capaian kinerja yang optimal memerlukan pengendalian sehingga dapat diukur kinerja yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta langkah perbaikan agar target dapat teralisasi sesuai rencana.

Rakor diikuti 332 peserta yang terdiri atas seluruh pimpinan tinggi madya, staf khusus, penasihat menteri, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkum dan HAM.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan rakor itu merupakan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kalender kerja Sekjen Kemenkum dan HAM. Rakor ini juga diselenggarakan dalam rangka pengendalian capaian target kinerja 2019, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkum dan HAM. "Dengan demikian target kinerja 2019 dapat terealisasi sesuai rencana," ujar Bambang ketika ditemui pada sela-sela Rakor.

Untuk mencapai kinerja yang maksimal pada semester akhir pada tahun 2019 ini, lanjut Bambang, Kemenkum dan HAM terus berupaya meningkatkan kapabilitas, integritas SDM yang ada. Selain itu, juga dilakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran yang ada. Tak lupa juga dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Jaksa Agung, BIN.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan pemerintah selalu hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara, tanpa terkecuali. Cahyo mengatakan pemerintah selama ini telah bersungguh-sunggu melakukan tugas untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.

"Memang pemerintah punya kewajiban melindungi negara, memastikan warga mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum," kata Cahyo, ketika ditemui pada sela-sela rapat Kornas Kemenkumham di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (1/7).

Cahyo mengatakan dalam memastikan perlindungan dan kepastian hukum tersebut, pemerintah berkewajiban dan harus menempuh segala cara dan upaya. Menurutnya, pemerintah selama ini all cost pada setiap warga negara yang tersandung permasalahan hukum, khususnya di luar negeri. (Faj/S2-25)