Elite Politik Harus Mengembalikan Pancasila dalam Perilaku

ELITE politik di Tanah Air diharapkan mampu mengembalikan Pancasila menjadi perilaku dalam berpolitik berkeadaban. Seluruh elite tersebut pun perlu memberikan contoh keteladanan bagi masyarakat, seperti cara berpikir, bertindak, dan bernalar yang baik.

Demikian dikatakan anggota Satgas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo disela-sela diskusi Rehat Sejenak untuk Memaknai Kelahiran Pancasila, di Jakarta, Sabtu (1/6). Hadir pula sebagai pembicara Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi Eko Sulistyo, Deputi II Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agus Herlambang, dan Ketua Presidium PP MKRI Juventus Prima Yoris Kago.

Menurut Benny, masyarakat khususnya anak muda membutuhkan keteladanan dari para elite politik. Mereka juga ingin politik tetap beradab. Artinya, jangan sampai elite justru menebarkan kebencian, provokasi, serta sesuatu hal yang mengarah pada kekerasan.

"Kalau politik berkeadaban Pancasila menjadi cara mengejawantahkan, maka semua sengketa politik itu akan selesai. Kita yakin setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (sengketa pemilu), kita akan menuju Indonesia yang bersatu kembali. Tidak ada lagi perbedaan politik, perbedaan pandangan, tapi kita diikat oleh Pancasila yang menjadi dasar kita untuk bersatu," ujarnya.

Dengan demikian, sambung dia, Indonesia akan memasuki gerbang baru sekaligus mengakhiri masa transisi demokrasi. Demokrasi Pancasila harus diejawantahkan menuju masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Maka sekarang saatnya fajar menyingsing itu sudah tiba. Kegalauan, kekhawatiran, kita menjadi bangsa yang terpecah belah itu tidak akan terjadi kalau elite politiknya mengembalikan Pancasila menjadi perilaku dalam berpolitik," katanya.

Asrorun menambahkan, kesepahaman menjadi salah satu kunci untuk membangun harmoni, serta meneguhkan nilai-nilai universal Pancasila di dalam konteks implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Begitu pula dengan pelbagai elemen masyarakat yang selama ini terfragmentasi lantaran adanya afiliasi sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun jembatan komunikasi agar realitas fragmentasi itu tidak semakin mengeras. "Pancasila menjadi salah satu titik temu yang merajut kebersamaan di tengah perbedaan kita," kata dia.

Senada disampaikan Agus Herlambang. Menurut dia, menanamkan ideologi Pancasila di tengah situasi sedemikian rupa tentu sulit dan mengalami tantangan sejarah. Upaya itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah tapi semua pihak harus terlibat dalam proses penanaman ideologi Pancasila.

"Pancasila tidak bertentangan dengan agama apapun. Dalam aspek kesejarahan perlu diketahui bahwa kita berdiri dari berbagai suku bangsa ini menjadi satu entitas negara bernama Indonesia," pungkasnya. (OL-4)