KPU Kota Cimahi Diduga Melanggar Administrasi

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi melaporkan KPU Kota Cimahi kepada Bawaslu Jawa Barat, atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Dasar pelaporan karena KPU Cimahi tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 114 Padasuka, Cimahi Tengah.

Padahal, Bawaslu merasa permasalahan di TPS 114 Padasuka sudah memenuhi unsur pelanggaran yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu sehingga harus dilakukan PSU.

"Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, KPU Cimahi tidak melaksanakan rekomendasi PSU," kata Komisioner Bawaslu Cimahi, Dyar Ginanjar di kantornya, Rabu (22/5).

Menurut Dyar, harusnya KPU Cimahi melaksanakan PSU tanggal 27 April lalu, tapi urung dilaksanakan karena KPU merasa PSU tak memenuhi syarat.

Dyar menyatakan, pihaknya kemudian melakukan penelusuran dan membuat laporan ke Bawaslu Jabar, dilengkapi dengan berkas serta alat bukti yang sudah masuk pada 7 Mei lalu.

"Kemudian, pada 17 Mei ada putusan awal bahwa berkas pelaporan dengan terlapor KPU Cimahi dinyatakan lengkap dan memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Di antaranya ada syarat formil dan materil," terangnya.

baca juga: Facebook akan Bekerja Sama dengan Pemerintah RI

Sidang dan pemeriksaan dugaan pelanggaran itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jika terbukti bersalah, KPU Cimahi hanya akan dijatuhi sanksi pelanggaran administrasi. Sementara itu, Ketua KPU Cimahi, Mochamad Irman menyatakan, siap menghadapi sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

"Harus siap untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau tidak. Nanti putusannya tergantung proses persidangan yang akan diputuskan pimpinan sidang," jawab Irman. (OL-3)