Hoaks kian Gencar Menjelang Hari H Pemilu

Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis jumlah penyebaran berita bohong (hoaks) yang telah diidentifikasi sebanyak 1.224. Jumlah tersebut terjadi selama Agustus 2018 hingga Maret 2019.

Menurut Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, selama Maret pihaknya mendapatkan 453 berita palsu. "Dari jumlah itu, 311 merupakan informasi politik bohong yang diidentifikasi dan diverifikasi Kemenkominfo," jelasnya, kemarin.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa jumlah kabar bohong, berita palsu, dan ujar-an kebencian terus meningkat menjelang hari pencoblosan 17 April mendatang. Dia merinci, Agustus 2018 hanya 25 hoaks yang diidentifikasi Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika. Jumlah itu bertambah pada September 2018 menjadi 27.

Sementara itu, pada Oktober dan November 2018, informasi bohong masing-masing berada di angka 53 dan 63. Selanjutnya, pada akhir 2018, jumlah informasi bohong naik ke angka 75. "Jumlah konten hoaks yang beredar di masyarakat terus meningkat dari bulan ke bulan. Informasi bohong seputar politik yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, maupun penyelenggara pemilu," ungkapnya.

Baca juga: Pejabat PU-Pera Paksa Bawahan Terima Titipan Uang

Peningkatan konten informasi bohong terjadi signifikan pada Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten informasi bohong berhasil diverifikasi Tim AIS Kemen- kominfo. Angka itu naik dua kali lipat pada Februari 2019 menjadi 353 konten. Angka tersebut terus menanjak menjadi 453 selama Maret 2019.

"Dari jumlah 453 hoaks yang diidentifikasi selama Maret tersebut, selain terkait isu politik, juga menyasar isu kesehatan, pemerintahan. Hoaks juga berisikan fitnah terhadap individu tertentu, terkait kejahatan, isu agama, internasional, mengarah ke penipuan dan perdagangan, serta isu pendidikan," jelas Ferdinandus.

Kemenkominfo, lanjutnya, membentuk tim mesin pengais konten negatif (AIS) pada Januari 2018. Tim yang dibekali dengan teknologi canggih itu berfungsi untuk melakukan pengaisan, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar di cyber space Indonesia, baik konten informasi bohong, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya. (Sru/P-2)