Tidak Undang Menteri, KPU: Khawatir Konflik Kepentingan

PERTIMBANGAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak mengundang menteri pada debat keempat bukan tidak beralasan. Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa pihaknya menghindari konflik kepentingan karena peserta debat keempat ada petahana, yakni caplon presiden Jokowi.

"Iya kita mempertimbangkan banyak hal untuk mengundang siapa. Tapi ada yang kami lupakan posisi menteri adalah pembantu presiden. Presiden adalah calon petahana. Dikhawatirkan muncul konflik kepentingan. Mungkin ada baiknya menteri-menteri tidak dihadirkan di acara debat," jelasnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (19/3).

Sebelumnya, BPN mengusulkan agar pada debat tidak menghadirkan menteri-menteri Kabinet Kerja. Lalu usulan tersebut dikaji KPU dan disepakati oleh kedua timses.

"Ya sebernanya itu sudah disepakati sejak sebelum debat ketiga, tapi waktu persiapan debat ketiga itu kita kan udah terlanjur disebar (undangan ke Menteri) sehinggatentu tidak mungkin kalau kita menarik undangan yg sudah kita sampaikan ke menteri," kata Pramono.

"Jadi KPU untuk debat keempat nanti akan lebih mengutamakan mengundang (kalangan) perguruan tinggi atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang punya kaitan langsung dan kepentingan pada tema debat berikutnya," imbuhnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan para menteri bisa hadir pada debat keempat. Para menteri yang hadir nantinya sebagai timses salah satu paslon. Undangan tersebut berasal dari paslon, bukan dari KPU. Masing-masing paslon diberikan 75 kursi undangan.

"Kalau diundang oleh tim kampanye, mereka bukan sebagai menteri berarti tapi sebagai anggota tim kampanye masing-masing paslon, itu silahkan saja," pungkasnya. (OL-4)