Siswa Ikut Bantu Berantas Hoaks

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta agar siswa berani memberantas kabar bohong (hoaks) yang kini marak terjadi. Siswa pun dituntut untuk meluruskan kabar bohong yang terjadi di media sosial. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan ke 366 siswa SMA Taruna Nusantara di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. "Yang benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan dibalik-balik," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, keterbukaan informasi di media sosial sulit dibendung. Untuk itu, ia menekankan perubahan teknologi yang sangat cepat harus dimaknai dengan sigap. Selain itu, siswa juga harus menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan dalam bermasyarakat meskipun terdapat perbedaan dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden.

"Jangan sampai politik memecah belah kita. Jangan sampai karena perbedaan ini, kita menjadi tidak seperti saudara se-Tanah Air. Kita sering diaduk-aduk karena ini (perbedaan pilihan). Padahal, pemilu ada setiap lima tahun.''

Di Pontianak, tokoh nasional yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan penyebar hoaks ialah bagian dari iblis. "Hoaks itu bentuk kejahatan baru dan mengerikan serta isinya hanya fitnah," kata Mahfud MD saat menghadiri Dialog Kebangsaan di Pontianak.

Menurutnya, hoaks bisa menghancurkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara sehingga mereka para pembuat hoaks ialah bagian dari iblis.Dia pun mengajak masyarakat agar berani melawan hoaks dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat kalau melihat atau mendengar hoaks tersebut. "Jangan takut dengan penyebar hoaks. Karena hoaks itu hanya berisi fitnah yang merugikan orang yang diberitakan tersebut."

Kemauan dan tekad

Wakil Ketua Umum Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPPI), Arif Fahrudin, meyakini dengan kemauan dan tekad bersama untuk menggunakan medsos secara bijaksana dan didukung dengan pemahaman akan fakta yang sebenarnya (literasi politik), masyarakat tidak akan mudah terpengaruh oleh hoaks.

Menurut Arif, tahun politik 2019 ini ibarat ombak besar karena terdapat gelombang-gelombang kecil di dalamnya, yakni gabungan pelaksanaan pileg meliputi DPD, DPRD, DPRD kab/kota, dan DPR-RI serta pilpres yang semuanya menjadi satu.

"Semua pihak harus terpanggil dan dipastikan bersama untuk mendukung Pemilu 2019 yang damai. Penyelenggara negara beserta elemen-elemen masyarakat maupun ormas harus sama-sama aktif mewujudkan pemilu yang damai dan menyenangkan, bukan justru pemilu yang saling curiga saling intimidasi,'' ujar Arif.

Meski hoaks banyak ditemukan, ia meyakini masyarakat semakin cerdas dalam mengonsumsi informasi yang sehat dan positif yang sifatnya tidak mencerai-beraikan, tetapi justru mempersatukan.

Baca Juga: KPU Sepakat ASN Wajib Dukung Program Pemerintah

Wakil Ketua MPII lainnya, Nur Khamin, setuju dengan adanya literasi kesadaran dalam membaca situasi yang diprakarsai Menkominfo dalam menyikapi sebuah kabar hoaks. Langkah ini sebaiknya didukung juga oleh aplikasi di internet yang mampu memfilter hoaks.

Ajang konsultasi dan sharing antarmasyarakat pengguna medsos pun perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu demi menghindari efek negatif. Sementara itu, masyarakat hendaknya mampu memviralkan hal-hal yang positif dengan medsos.

"Energi masyarakat di medsos, kalaupun tentang pemilu, jadikanlah semacam wisata pemilu yang berlangsung lima tahun sekali dan berisikan hal-hal yang menggembirakan." Dalam pandangan Nur, pengguna, penyebar, dan konsumen hoaks pada umumnya justru masyarakat yang memiliki HP (smartphone). Sementara itu, masyarakat umum yang lebih banyak menonton televisi atau media massa lainnya justru minim termakan berita bohong atau hoaks. (P-1)