Dukungan PBB Makin Patahkan Stigma Jokowi Anti Islam

DUKUNGAN resmi Partai Bulan Bintang terhadap Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 makin menggerus narasi yang menyebutkan Jokowi merupakan sosok yang anti-islam.

"Justru sebaliknya mengukuhkan keberpihakan beliau terhadap semua kelompok Islam”, ujar Ahmad Nabil Bintang, aktivis Aliansi Mahasiswa peduli HAM (AMPUH) lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/1)

Bergabungnya PBB, lanjut Nabil, menandakan Jokowi memiliki komitmen untuk merangkul semua kelompok untuk sama-sama membangun negeri. Jokowi mengutamakan politik merangkul bukan politik memukul.

Dukungan PBB terhadap Jokowi dikukuhkan lewat rapat pleno partai yang diselenggarakan di Jakarta Januari 2019.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyebutkan ada beberapa alasan partainya berlabuh ke pasangan Jokowi-Ma'ruf AMin. Menurutnya keputusan ini diambil karena paling baik bagi umat Islam dan partainya.

Baca juga : Dukungan PBB akan Perkuat Teritorial Jokowi-Ma'ruf

Hal tersebut diapresiasi oleh Ketua BEM Paramadina, Nasrullah Hamid. Menurutnya bergabungnya PBB ke dalam gerbong Jokowi-Amin menegasikan stigma-stigma jelek soal Jokowi yang anti Islam dan anti-ulama.

"Narasi-narasi Jokowi anti Islam itu tidak berlandaskan fakta. Ngawur. Hal itu dibangun untuk komoditas politik saja sehingga melahirkan polarisasi tajam di tengah umat. Semoga bergabungnya PBB menetralisir narasi-narasi yang bikin masyarakat terbelah." ujar Nasrullah.

Presiden BEM Universitas Islam Jakarta (UIJ), Habibullah mengapresiasi dukungan PBB bagi Jokowi-Amin.

Baginya partai berlambang bulan dan bintang itu memiliki basis massa yang militan terhadap perjuangan Islam dan umat sehingga akar rumput tidak terkecoh lagi berita-berita palsu yang menyudutkan Jokowi tidak Islami.

"Kami sebagai mahasiswa tentu mengharapkan Pemilihan Presiden 2019 ini berjalan demokratis, adil, transparan serta aman dan damai. Akar rumput sering menjadi korban hoaks dan fake news yang menyesatkan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi masyarakat. Kami sangat mengutuk hoaks dijadikan alat legitimasi untuk mencapai kekuasaan karena tidak mengedukasi masyarakat Indonesia", tandasnya. (RO/OL-8)