KPU Segera Produksi Surat Suara

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap memproduksi surat suara untuk Pemilu 2019 melalui enam perusahaan percetakan pemenang tender. Keenam perusahaan percetakan pemenang tender itu, ialah PT Gramedia (Jakarta), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

"Sampai batas waktu yang diberikan (untuk memberikan sanggahan) tidak ada yang menyampaikan sanggahan. Praktis enam perusahaan percetakan akan melakukan pencetakan," kata angggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Selasa (8/1).

Baca Juga: ACTA Laporkan Komisioner KPU ke DKPP Soal Hoaks 7 Kontainer Surat Suara

Dalam prosesnya, kata Pramono, KPU pada rentang waktu 8-10 Januari akan melakukan penandatanganan kontrak antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan perusahaan pemenang tender. Selanjutnya, pada 10-15 Januari, KPU akan menanyangkan item surat suara di katalog nasional sebelum produksi pertama tanggal 16 Januari 2019.

Sebelumnya, KPU menyatakan akan mencetak 939.879.651 lembar surat suara untuk lima jenis pemilihan, yakni pemilihan presiden/wapres, anggota DPR RI, anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Anggaran KPU untuk pencetakan surat suara sebesar Rp872.691.402.425,00, sementara rencana nilai kontrak sebesar Rp604.756.161.932,00 atau ada penghematan anggaran sebesar Rp267.935.240.493,00 (30,7 persen).

KPU menargetkan waktu produksi dan distribusi surat suara selesai dalam waktu 60 hari sehingga pada 15 Maret mendatang surat suara sudah sampai di tingkat kabupaten/kota. "Biaya distribusi ditanggung oleh perusahaan pemenang tender," ujar Pramono.

Distribusi surat suara dilakukan secara ketat dan disesuaikan dengan jumlah TPS di masing-masing daerah.  Menyinggung soal desain surat suara, KPU bersama peserta pemilu telah menyepakati bahwa ukuran surat suara 22 cm x 31 cm untuk pilpres dan 51 cm x 82 cm untuk Pemilu DPR RI.

Desain surat suara DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kata dia, juga telah disepakati oleh masing-masing daerah. Pramono menekankan bahwa proses lelang berlangsung transparan dan terbuka tanpa ada praktik gratifikasi atau suap. (OL-7)