Jokowi akan Jelaskan Langsung ke DPR

PRESIDEN Joko Widodo berencana melakukan pertemuan informal dengan pimpinan DPR mengenai pembatalan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang kemudian digantikan oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan di Istana Negara, Jakarta, kemarin, saat ditanya kemungkinan semakin lamanya Indonesia tanpa Kapolri.

"Kalau belum merasa (cukup dengan surat), ya sambil minum teh dijelaskan kan boleh. Kenapa itu saja repot," ucapnya.

Namun, ia berharap DPR mau menerima penjelasan yang diberikan langsung oleh utusan Jokowi di Gedung DPR, hari ini.

Utusan tersebut ialah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Presiden kita ini kan orang nya rileks saja. Beliau tak punya beban apa-apa. Beliau hanya mengatakan `saya berbuat yang terbaik buat negeri ini'. Kita dukunglah beliau. Jangan kita recoki dengan hal-hal yang enggak jelas saja," papar Luhut.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Jokowi tengah menjadwalkan pertemuan dengan DPR.

"Jadi saya kira dalam 1 atau 2 hari ini Presiden akan menjadwalkan (pertemuan itu)," katanya.

Terkait dengan hal itu, ang gota DPR RI dari Fraksi PDIP Arif Wibowo berharap rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan DPR mengenai pen calonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri benar-benar terealisasi.

"Sikap Fraksi PDIP ialah meminta penjelasan Presiden. Kenapa pelantikan (Budi Gunawan) tidak dilakukan? Sementara pencalonan Kapolri (Badrodin Haiti) baru yang di lakukan," ujar Arif di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan penjelasan lang sung dari Presi den Jokowi sangat p enting karena Budi Gunawan sudah disetujui DPR sebagai Kapolri dan statusnya se bagai tersangka rekening gendut sudah dibatalkan praperadilan.

"Karena tidak dilantik dan Presiden ajukan calon baru, itu kewajiban Presiden untuk menjelaskan. Apalagi dulu Presiden katakan tidak membatalkan, tetapi menunda. Jadi harus dijelaskan argumentasinya seperti apa, rasionalitasnya berbasis UU yang berlaku," tandasnya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pertemuan dengan sejumlah menteri, hari ini, ialah untuk meminta penjelasan tentang pembatalan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Besok (hari ini) akan ada rapat konsultasi. Tidak hanya membahas mengenai Kapolri, tapi juga isu-isu lainnya, seperti Perppu Plt KPK. Jika ada tim advance untuk penyempurnaan (alasan pembatalan Budi Gunawan), DPR hormati," ujar Taufik di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pihaknya sudah menerima surat penjelasan dari Jokowi terkait tidak dilantiknya Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Sudah terima suratnya, Jumat (27/3)," ujarnya.