Penganut Kaharingan Tuntut Pengakuan Negara di Kolom Agama KTP

PENGANUT agama Kaharingan menuntut pengakuan negara atas eksistensi mereka dalam administrasi kependudukan sebagaimana berlaku bagi masyarakat dari enam kelompok agama yang ada saat ini. Berpegang pada putusan MK Nomor 97 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, mereka menuntut negara untuk mengakui eksistensi mereka.

"Kalau kita melihat putusan MK tersebut maka penganut aliran kepercayaan juga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Ini yang kami perjuangkan," kata Ketua Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Suel usai bertatap muka dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta, Senin (15/10).

Menurut dia selama ini penganut Kaharingan yang banyak berdomisili di wilayah Kalimantan terutama Kalimantan Tengah tidak mendapat keterangan agama di KTP.

"Kita terima KTP lalu kolom agamanya dibuat tanda strep yang artinya memang tidak diakui sama seperti agama lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Maka kami ingin mendesak pemerintah agar memberikan pengakuan tersebut," bebernya.

Ia jelaskan juga bahwa saat ini penganut Kaharingan bisa mencapai 700 ribu orang yang pusatnya berada di Kalimantan Tengah. "Kami tentu juga tidak ingin kami dimasukkan secara sengaja sebagai bagian agama tertentu karena itu bagian dari penistaan. Biarkan saja Kaharingan ini disebut sebagai agama yang memang tidak bertentangan dengan konstitusi," pungkasnya. (OL-4)