Rehabilitasi Pascagempa 2 Tahun

PEMERINTAH menargetkan rehabilitasi kerusakan pascagempa 7,4 pada skala Richter di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, Provinisi Sulawesi Tengah, selesai dalam dua tahun.

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyampaikan hal itu di sela-sela kunjungannya ke lokasi bencana di Kota Palu, kemarin. “Pemerintah pusat menjamin bahwa kita akan menuntaskan (rehabilitasi) dalam waktu dua tahun.”

Menurut Kalla, sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pascabencana dilaksanakan secara optimal.

Pascabencana, kata dia, ada dua tahap, yaitu tahap darurat bencana dan rehabilitasi/  konstruksi dalam membangun kota dan daerah yang tertimpa bencana.

“Tahap tanggap darurat itu berjalan dua bulan, kemudian kita harus membuat hunian sementara, barak-barak, bagi semua korban yang kehilangan rumah,” tambahnya.

Wapres mengatakan, karakteristik kondisi pascabencana gempa dan tsunami di Palu berbeda dengan yang terjadi di wilayah Lombok sehingga penanganannya juga berbeda.

“Kalau Lombok di ­perdesaan, sedangkan ini (Palu) di perkotaan, jadi beda. Di perkotaan itu ada daerah yang padat sekali, sedangkan di desa lahannya luas sehingga bisa diatur banyak hal. Kalau ini kan kecil lahannya. Karena itu, mungkin saja kita atur dibuat bertingkat,” tutur Jusuf Kalla.

Untuk daerah terdampak parah seperti di Balaroa, Petobo, dan Sigi, apakah akan direlokasi atau dibangun ulang, JK mengemukakan akan sulit dibangun kembali mengingat kondisi permukim­an di sana sangat parah. “Pasti, seperti yang di dae­rah Balaroa, tidak mungkin dibangun di situ.”

Terkait dengan daerah yang berada di zona terparah karena likuifaksi (Balaroa dan Petobo), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan upaya relokasi warga di wilayah tersebut.

“Rekomendasi ke depan ada relokasi, mencari daerah yang aman. Kalau tetap dibangun di lokasi yang sama, masyarakat masih trauma,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, kemarin.

BNPB hingga saat ini masih menghitung kerugian yang diakibatkan bencana gempa dan tsunami itu. Kerugian, kata Sutopo, diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Monumen

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ­Wiranto mengatakan penghentian ­upaya evakuasi korban di dae­rah yang terdampak ­likuifaksi seperti di Balaroa sedang dirundingkan.

“Kami koordinasi dengan pemda, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan masyarakat untuk kapan pencarian jenazah dihentikan,” ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, tadi malam.

Proses evakuasi korban di Balaroa dikatakannya mene-mui masalah berupa alat berat tidak dapat masuk karena tanah yang lunak sehingga harus dilakukan dengan tenaga manusia.

Apabila tercapai kesepakatan bersama soal penghentian evakuasi korban, lokasi terdampak likuifaksi akan dijadikan tempat permakaman bersama dan di atasnya akan dibangun monumen.

Di sisi lain, Kementerian Sosial melaksanakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) di sembilan titik, yaitu di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan; Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat; Lapang-an RRI di Kota Palu, Desa Lore Saluran di Kabupaten Donggala, lapangan rumah jabatan Gubernur Sulteng, Aula Dinas Sosial Provinsi Sulteng, dan di Kelurahan Mpano, Kabupaten Sigi.

Terkait dengan BBM, layanan SPBU berangsur pulih dengan 13 SPBU yang beroperasi, yakni 9 di Kota Palu, 3 di Kabupaten Donggala, dan 1 di Kabupaten Sigi.

Masalah kesehatan masih dirasakan warga korban gempa. Kimia Klinik dan Bid Dokkes Polda Sulawesi Tenggara kewalahan melayani warga yang mengeluh karena terserang penyakit di Desa Langgaleso, Kabupaten Sigi.

Di dalam tenda 3x3 meter itu, meski ada 5 dokter, 2 perawat, dan sejumlah relawan nonmedis, pelayanan masih keteteran. Betapa tidak, 70-100 pasien setiap hari dilayani sejak posko berdiri 4 hari lalu.

“Dari semua pasien yang datang berobat, rata-rata me-ngeluhkan penyakit gatal-gatal, diare, dan ISPA,” terang koordinator relawan Kimia Klinik, dokter ahli ortopedi Muhammad Rustam. (Opn/Ind/Cah/Pra/X-4)