Polri: Pelesetan Potong Bebek Angsa Melanggar UU

POLITIKUS Partai Gerindra Fadli Zon membuat heboh media sosial lantaran tindakannya mempelesetkan lagu anak-anak berjudul Potong Bebek Angsa menjadi konten bersifat politis.

Atas tindakannya tersebut, Kepala Biro Multimedia DivHumas Polri Brigjen Budi Setiawan memastikan Wakil Ketua DPR RI itu melanggar Undang-Undang.

"Terutama Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, hari ini.

Budi mengatakan tindakan Fadli Zon masuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan tanpa hak menyebarkan informasi. Artinya, mempelesetkan lagu anak-anak dan mengubahnya menjadi konten politis dilakukan secara sengaja dengan tujuan memberi pengaruh negatif dan menimbulkan rasa benci individu atau kelompok.

"Pemilu damai kan penekanannya kan agar sejuk tapi kalau kita lihat pelesetan lagu Potong Bebek Angsa ini melanggar Undang-undang dan sudah tidak wajar," kata dia.

Senada dengan Budi, Pengamat Media Sosial Nukman Luthfie tak membenarkan tindakan Fadli Zon sebab hal tersebut sama dengan menyebarkan berita bohong yang tidak berbasis pada fakta.

"Berita bohong sudah jelas tak berbasis fakta, yang berbahaya yang meleset-meleset seperti lagu Potong Bebek Angsa ini. Kalau anak-anak ikut menyanyikan lagu itu bahaya," ungkapnya.

Ia mengatakan dalam satu kontestasi ada saja salah satu pihak yang menyebalkan dengan membuat konten panas cenderung menyentuh hoaks. Hal ini sengaja dilakukan agar pelaku bisa menghindar dari hukum atas dugaan pelanggaran yang seharusnya bisa dipidana.

"Ini orang-orang pintar yang melakukan. Orang ini mempermainkan hukum dengan membuat konten yang menyerempet, ketika hampir kena dia punya cara untuk mengelak," jelasnya. (MTVN/OL-4)