KPU: Persoalan Atribut di Monas Bukan Pelanggaran

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asyari mengatakan, untuk deklarasi kampanye damai di Monumen Nasional (Monas), Minggu (23/9), ada kesepakatan antarpeserta pemilu.

Menurutnya, di area lokasi yang disediakan KPU tidak diperbolehkan menggunkan atribut partai sehingga kemudian yang digunakan adalah atribut-atribut baju adat daerah. Selain itu, bendera partai pun bendera yang disiapkan oleh KPU.

“Tetapi yang namanya Monas ini kan begitu di area deklarasi setelah itu kan karnaval, karnaval itu boleh dikatakan mengelilingi separuh Monas di luar yang di jalan utama,” terang Hasyim kepada sejumlah jurnalis di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia menyebutkan, begitu keluar dari arena deklarasi, kalau misalkan ada partai politik atau kelompok masyarakat pendukung pasangan bakal capres dan cawapres, itu di luar area yang ditentukan tadi. Menurutnya, kalau pun ada yang bawa bendera, bawa atribut terkait dukung mendukung paslon tertentu, itu di luar arena deklarasi damai yang sudah ditentukan okeh KPU.

“Karena tadi kan memang karnavalnya keluar area yang ditentukan,” ungkap Hasyim.

Menurutnya, apa yang terjadi di Monas tidak jadi masalah, karena ada juga masyarakat yang pakai bendera dan kaos tagar #2019GantiPresiden.

“Itu ada tadi di luar kami lihat,” tegas Hasyim.

Terkait protes Partai Demokrat, tambahnya, sampai saat ini KPU belum menerima laporan resmi.

“Ya, kalau ada yang protes atau keberatan dari peserta pemilu silahkan lapor saja. Ini sampai sekarang belum ada laporan,” tandas Hasyim. (OL-3)