Skema Penyelesaian Honorer K2 Pemerintah Ditentang

SKEMA penyelesaian masalah honorer K2 yang diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) masih dianggap merugikan pegawai honorer. Dalam waktu dekat, ribuan karyawan honorer akan mengadakan aksi besar-besaran menolak skema pemerintah tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Yandri Susanto, mengatakan saat ini skema penyelesaian yang digunakan untuk masalah honorer K2 berasal dari pemerint. Sejak awal, DPR mengaku telah mendorong penyelesaian maslaah honorer K2 dan K1 dilakukan sesegera mungkin.

"Sudah ada skema penyelesaian dari pemerintah. Bola ada di pemerintah, sekarang apa keuangan negara kita mampu atau tidak. Kalo DPR dari dulu sudah mendorong supaya K2 dan sisa K1 harus dituntaskan semua," ujar Yandri, saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/8).

DPR, imbuh Yandri, telah mendorong agar semua honorer diangkat menjadi PNS. Akan tetapi, keputusan final tetap berada di tangan pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, dalam rapat gabungan DPR, Koordinator Forum Komunikasi Honorer K2 Jawa Barat Iman Supriatna mengatakan akan melakukan pertemuan dengan forum honorer di Indonesia pada 10 Agustus. Pertemuan tersebut untuk membahas berbagai hal yang disampaikan MenPAN-RB dalam rapat kerja gabungan tujuh komisi di DPR RI pada 23 Juli.

"Aksi demo besar-besaran bisa menjadi alternatif terakhir. Masih dirumuskan langkah-langkah apa yang bisa mempercepat RUU ASN ini," ujar Iman.

Penolakan muncul setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengarahkan 425.243 honorer K2 untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sedangkan yang diberi kesempatan ikut tes CPNS hanya 13.347 orang, karena dinilai memenuhi syarat dari sisi usia.(OL-6)