Cawapres Jokowi Harus Sumbang 15% Suara

WAKIL Presiden Jusuf Kalla me-rahasiakan salah satu dari empat bakal calon pendamping Presiden Joko Widodo yang dijagokannya dalam Pilpres 2019.

Menurutnya, keempat nama tersebut dekat dengan Jokowi dan layak diunggulkan.

Mereka yakni anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD, Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. "Namanya pemilu itu bebas dan rahasia. Pokoknya semua dekat," kata JK.

Menurutnya pemilihan calon pendamping harus memerhatikan elektabilitas atau tingkat popularitas di masyarakat. Jokowi harus memilih cawapres yang mampu mendongkrak minimal 15% suara. "Siapa yang bisa menambah suara pasangan itu. Pokoknya harus menambah suara minimal 15%," ungkapnya.

JK menilai capres dan cawapres harus mampu mengumpulkan suara seba-nyak-banyaknya di Pulau Jawa. Sebab, elektabilitas pasangan yang menang di Pulau Jawa telah merepresentasikan hampir seluruh suara pemilih. Hal itu disebabkan jumlah penduduk Jawa mencapai 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

JK juga membantah kabar minimnya dukungan pemilih muslim terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

Dukungan terhadap Jokowi dipercaya masih mengalir dari berbagai kalangan. "Karena penduduk makin banyak, tidak bisa dikatakan juga muslim tidak mendukung.''

Menurut JK pada Pilpres 2014 Jokowi-JK berhasil me-raup sedikitnya 70 juta suara pemilih yang mayoritas beragama Islam. Karena itu, pemilihan pasangan capres dan cawapres tak melulu berdasarkan suku, agama, dan ras.

JK juga menyoroti menteri yang bakal mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Menteri yang maju jadi caleg akan mengganggu kabinet. Sebab, menteri membutuhkan waktu. Setidaknya selama delapan bulan pada 23 September-13April 2018 untuk melakukan kampanye.

"Ya tentu waktunya ya, karena waktunya masa kampanye, pasti mengganggu waktu bekerja, pasti," ungkap JK.

Politik identitas

Saat ini perdebatan publik soal politik identitas lebih mengemuka jika dibandingkan dengan komitmen substansi yang menjadi masalah utama negeri ini, yakni pemberantasan korupsi.

"Partai politik selama ini sibuk mencalonkan capres-cawapres, tapi tidak ada yang sibuk merumuskan agenda penting bangsa ini apa," ungkap Direktur Lokataru Haris Azhar dalam acara diskusi Mencari Capres Antikorupsi di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan selama ini publik dipertontonkan soal rational choice yaitu menafikan akal sehat dengan mempertunjukkan bahwa selama ini hanya itu-itu saja kandidat capres yang ada.

"Hanya ada perdebatan identitas, tapi tidak ada perdebatan visi atau agenda ke depan negara ini. Praktik korupsi banyak dilakukan di sektor swasta, birokrat, dan penegak hukum. Siapa pun presidennya, dia harus mendukung pemberatasan korupsi." (*/P-1)