Presiden Minta Program Sertifikat Tanah Gunakan APBD

PRESIDEN Joko Widodo mengundang 30 bupati ke Istana Kepresidenan Bogor untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesempatan itu digunakan para bupati untuk mengungkapkan berbagai aspirasi dan persoalan kepada Presiden Jokowi.

Salah satunya diungkapkan oleh Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming yang mengeluhkan soal implementasi program pemerintah pusat di daerah. Ia mengaku sulit mengimplementasikan program pembagian sertifikat tanpa pungutan biaya kepada masyarakat.

"Kalau pemerintah pusat kan menganggarkan untuk sertifikasinya. Tapi kenyataan di lapangan untuk biaya pematokan tidak dianggarkan sehingga harus dibiayai masyarakat," ujar Mardani usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7).

Terkait hal itu, sambung dia, Presiden Jokowi meminta para bupati menganggarkan biaya pematokan ke dalam APBD sehingga masyarakat bisa mendapatkan sertifikat secara gratis. Persoalan senada juga disampaikan Bupati Mamuju Utara, Agus Ambo Djiwa. Ia mengakui bahwa program pembagian sertifikat tanah belum sepenuhnya gratis seperti yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Jika program sertifikat tanah melibatkan APBD, sambung Agus, harus dipastikan jika hal tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih anggaran. Menurutnya, usulan itu harus didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi maladministrasi.

"Pemerintah pusat sudah bebaskan biaya, namun tiba-tiba muncul penganggaran dari daerah lagi. Itu yang diarahkan tadi, didiskusikan dengan instansi pemerintah seperti BPk supaya tidak tumpang tindih," jelasnya. (OL-7)