KPK Ingin Belajar Penanganan Korupsi dari KPK Korsel

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mencontoh Korea Selatan dalam hal pemberantasan korupsi. Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, Korea Selatan dapat dikatakan cukup berhasil dalam melakukan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejak 1999.

Korea Selatan saat itu berada di peringkat 35 sementara Indonesia di peringkat 17. Kini, Korea Selatan berhasil naik ke urutan 65 dan Indonesia berada di urutan 37. Dalam proses peningkatan itu, Korea Selatan menyalip banyak negara termasuk Malaysia dan Filipina.

"Komitmen ini karena adanya perubahan tingkah laku di masyarakat. Bagaimana mereka mengubah budaya masyarakat menjadi poin penting," ujar Agus dalam konferensi persnya usai menerima rombongan Wakil Ketua Anti Corruption and Civil Right Commisions (ACRC), Gaeon Lee di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7).

Lebih lanjut, kata Agus, karena sudah ada kesadaran di masyarakat, kini ACRC tidak lagi fokus kepada penindakan korupsi melainkan kepada pencegahan. Penindakannya pun juga sudah kembali ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut dia, untuk pemindahan tersebut butuh mentalitas yang baik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Perubahan tersebut, diyakini Agus, tidak dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga pihaknya ingin mempelajari bagaimana proses tersebut dilakukan.

"Itu poin penting yang harus dipelajari. Bagaimana mengubah mind set, saya harap belajar hal tersebut," terang Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua ACRC, Gaeon Lee menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini adalah untuk mempererat kerja sama antar kedua lembaga dalam hal pemberantasan korupsi. Sebelumnya, pihak Indonesia melalui Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengunjungi Korea Selatan pada Mei 2018 lalu untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.

Dalam perjanjian tersebut KPK dan Korea sepakat memperbaiki dan meningkatkan beberapa bidang seperti perbaikan kapasitas SDM, IT, dan beberapa informasi lainnya. (OL-7)