Gejolak Politik Hambat Kemajuan

TARGET keadilan ekonomi pada era reformasi tampaknya masih jauh panggang dari api. Terhambatnya kemajuan ekonomi itu, antara lain, disebabkan oleh masih terjadinya gejolak ekonomi.

"Bidang politik kalau bergejolak pasti mengganggu ekonomi. Jadi, diperlukan kesadaran politisi yang punya kepentingan untuk mencapai kekuasaan agar jangan sampai mengganggu ekonomi," ujar mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin, dalam diskusi 20 Tahun Reformasi Capaian dan Tantangan oleh Media Group di Kompleks Media Group Jakarta, Rabu (9/5).

Terlalu kentalnya politik dalam kebijakan ekonomi itu, misalnya, berdampak antara lain pada industri di Indonesia disalip oleh Vietnam.

Menurut Saleh, reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah pada era reformasi juga masih setengah-setengah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu belum tentu sesuai dengan harapan di daerah. "Aturan banyak dibuat, tetapi pelaksana tidak tahu implementasinya," cetusnya.

Ia mencontohkan hambatan politik yang terjadi di daerah saat ia menjadi menperin, yakni ekspor bauksit. Saat itu ekspor bauksit terganjal karena belum mendapat izin dari kepala desa. Padahal, tidak ada aturan izin ekspor harus menyertakan surat dari kepala desa. "Diganggu oleh politik maka tidak jalan," sebutnya.

Di tempat yang sama, ekonom senior UI Didik J Rachbini memberi nilai C+ pada pencapaian ekonomi di era reformasi. Menurut dia, ada dua masalah yang belum diatasi, yakni oligarki dan birokrasi.

Didik berpendapat penyelesaian oligarki hanya bisa dilakukan dengan memisahkan bisnis dan politik secara tegas. Selama ini bisnis sangat terafiliasi dengan politik, demikian juga sebaliknya.

"Yang belum dan harus diselesaikan ialah bagaimana swasta dan pasar serta negara dan pemimpin dipisah. Semua menjalankan fungsi masing-masing," tukasnya.

Menurut Didik, keadilan ekonomi juga belum tercapai karena birokrasi turut menghambat, terutama soal perizinan. Untuk itu masalah birokrasi hanya bisa diselesaikan melalui ketegasan pemimpin.

Keadilan sosial membaik

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai keadilan sosial pascareformasi mulai membaik. "Sebagian besar reformasi sudah berjalan on the right track. Salah satunya keadilan sosial," ujarnya.

Contoh pertama ialah membaiknya akses pendidikan. "Juga tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup, dulu di bawah 70 tahun, sekarang di atas 70 tahun. Yang paling hebat persentase persalinan yang ditolong oleh petugas medis, dari sebelumnya kurang dari 50%, sekarang hampir mendekati 100%," jelasnya.

Tidak hanya itu, jumlah penduduk miskin juga berkurang sejak era reformasi dari 49,50 juta pada tahun 1998 menjadi 26,58 juta pada 2017.

"Yang paling penting keberpihakan. Dulu pembangunan terlalu sentralistik di Jawa, sekarang sudah mulai dirasakan efek desentralisasi dengan dana transfer daerah dan dana desa," tukasnya.

Meski demikian, Arif mengamini jika masih banyak persoalan ekonomi yang belum bisa diselesaikan seperti penguasaan aset yang masih dikuasai oleh segelintir orang. Selain itu, struktur pasar masih cenderung oligopoli, yakni dari hulu sampai hilir dikuasai oleh beberapa pihak. (X-11)