Wiranto: Tidak Boleh Pemaksaan Kehendak kepada Masyarakat

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara soal intimidasi dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan #2019GantiPresiden terhadap warga yang kebetulan mengenakan kaos #DiaSibukKerja, di arena car free day Jakarta, Minggu (29/4).

Menurut dia, kasus yang kini berujung ke ranah hukum dan ditangani Polda Metro Jaya, itu sedianya tidak perlu terjadi apabila pihak-pihak terkait mampu menahan diri untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

"Kita, kan punya hukum positif di Indonesia. Setiap warga negara dilindungi haknya dan tidak bisa kemudian haknya dipasung dan diancam oleh kelompok lain," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/5).

Ia menilai, perkara pemaksaan kehendak di CFD itu pasti bakal mengganggu ketertiban umum. Dengan begitu aparat kepolisian akan langsung mengambil tindakan yang menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Saya hanya menyoroti seharusnya tidak ada pemaksaan kehendak dari satu (kelompok) masyarakat kepada masyarakat yang lain," sambung dia.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, menerangkan kepolisian berencana menambah jumlah personel di lokasi acara. Pasukan disiagakan agar kelompok masyarakat yang kebetulan berbeda pendapat tidak saling berbenturan.

"Nanti kebijakan itu adanya di Polda Metro Jaya. Bisa pasti dari intelijen kepolisian melihat perkembangan situasi, sehingga ada penguatan koordinasi," ujar Ari.

Ia menambahkan, prinsipnya pengamanan terkait situasi di CFD menjadi ranah Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI. Pun kepolisian hanya bersifat melapis kekuatan, khususnya apabila dalam realitasnya timbul ancaman yang dinilai lebih besar.

Agar perkara tersebut tidak semakin melebar, imbuh dia, kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga emosi serta mengendalikan diri. Bahkan, kepolisian melalui Satgas Nusantara yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga sudah melaksanakan kegiatan pencegahan dan sambang komunikasi dengan para tokoh masing-masing pihak. (OL-1)