PPP masih Kaji Usulan Pansus Hak Angket TKA

KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan pihaknya masih ingin mendalami pembentukan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk merespons Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang TKA.

Meskipun demikian, Romi sapaan karib Romahurmuziy meyakini pemerintah tidak ada niat untuk memberikan perlakuan khusus kepada TKA untuk bekerja di Indonesia, sebagaimana yang dituduhkan parpol oposisi.

"Kami masih mendalami keberadaan usulan Pansus TKA karena pada prinsipnya tidak ada satu pun pemerintah sejak republik ini didirikan yang memberikan karpet merah dengan menegasikan potensi dalam negeri termasuk tenaga kerja nasional," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/4).

Pihaknya masih membandingkan soal jumlah TKI yang bekerja di luar negeri dengan keberadaan para TKA tersebut. Sebab, sambung dia, keberadaan TKI di luar negeri selama ini tidak pernah dipersoalkan berbeda dengan keberadaan para TKA itu.

"Kita saja mengirim TKI ke seluruh dunia. Kita mengirim ke Hong Kong, Singapura, Timur Tengah, begitu karena itu perlakukan yang sama tentu kita buka pada masyarakat luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia dengan syarat tidak mengambil lahan pekerjaan yang bisa dilakukan anak-anak bangsa," tandasnya.

Karena saat ini DPR RI masih reses, menurutnya usulan Pansus TKA ini baru akan direspons secara efektif oleh para anggota dewan setelah masa reses selesai.

"Saya belum bisa menilai karena kami masih mendalami usulan Pansus. Karena TOR tentang usulan pansus juga belum sampai di meja fraksi dan belum bisa dilaporkan pada DPP," pungkasnya. (OL-1)