Jokowi: Musuh Utama Birokrasi Buang-Buang Waktu

KETIKA hidup di era teknologi informasi yang sangat maju seperti sekarang ini, irama hidup menjadi sangat cepat. Informasi juga menyebar sangat cepat. Oleh karena itu, potensi produktivitas semestinya bisa digunakan dengan baik.

Demikian Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah menyederhanakan dan memperpendek birokrasi dan prosedur pengurusan izin.

"Musuh kita nomor 1 adalah buang-buang waktu. Cara kerja yang bertele-tele, rumit, dan berputar-putar harus ditinggalkan," kata Presiden Jokowi  dalam Musrenbangnas Rencana Kerja Pemerintah 2019 di Jakarta, Senin (30/4).

Cara kerja bertele-tele, tandasnya, adalah membuang-buang waktu. Demikian pula rantai birokrasi yang panjang dan prosedur yang berbelit-belit. Hal-hal tersebut sudah kuno dan sudah semestinya ditinggalkan.

Sebab, di era informasi dan teknologi ini, ujar Presiden, bukan lagi negara besar atau negara kuat yang akan menang, melainkan negara yang cepat. Apabila pola pikir pemerintah di Indonesia masih model lama yang memilih bekerja bertele-tele, Indonesia akan kesulitan bergerak maju.

Presiden menilai masih ada saja bagian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang memperlambat dan memperumit proses perizinan usaha.

Kendati prosedur diperlukan, orientasi pada hasil menjadi penting. Kepala Negara mengajak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersungguh-sungguh mendorong efisiensi dan mendorong penyederhanaan birokrasi.

"Investasi, apalagi yang berorientasi ekspor, udah tutup mata saja, jangan diruwet-ruwet izinnya," tegasnya.

Dalam pembukaan Musrenbangnas RKP 2019 disampaikan pula Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2018. Untuk tingkat provinsi, 3 provinsi yang dinilai baik dalam perencanaan dan implementasi pembangunannya adalah Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Bali.

Di tingkat kabupaten, tiga kabupaten terbaik adalah Tegal, Lombok Utara, dan Banyuwangi. Adapun Kota Palu, Palembang, dan Surakarta adalah tiga kota dengan perencanaan dan implementasi pembangunan terbaik.

Musrenbangnas ini dihadiri para gubernur dan wali kota/bupati se-Indonesia serta sejumlah menteri Kabinet Kerja. (OL-1)