Presiden Instruksikan Polri Usut Pelaku Hoaks

Presiden Joko Widodo meminta kepolisian mengusut tuntas kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks yang diduga dilakukan kelompok Muslim Cyber Army.

Pasalnya, jika terbukti menyebar kabar bohong, kelompok MCA bisa menggangu disintegrasi bangsa. "Polisi tahu ini pelanggaran hukum atau tidak. Kalau pelanggaran hukum sudah saya perintahkan entah itu Sarachen, MCA kejar selesaikan, tuntas. Jangan setengah-setengah. Itu bisa ciptakan disintegrasi bangsa," ujarnya membagikan 15 ribu sertifikat tanah di halaman parkir Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barar, Selasa (6/3).

Presiden mengaku sudah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggali motif kelompok tersebut. Apapun motifnya, tegas Presiden, jika berita bohong tumbuh subur, maka bisa memicu perpecahan di masyarakat.

"Jika isu-isu itu diteruskan bisa buat perpecahan. Hati-hati. Entah motifnya ekonomi, entah politik, tidak boleh seperti itu. Saya sudah perintahkan ke kapolri kalau ada pelanggaran tindak tegas. Jangan ragu-ragu," tandasnya.

Ketika membagikan 15 ribu sertifikat, Presiden kembali berpesan agar masyarakat tidak terpecah belah dan mudah diadu domba karena pilkada. Ia mengakui politik bisa menjadi jahat ketika memecah belah masyarakat.

"Itulah kadang-kadang jahatnya politik disitu. Difitnah, diadu domba, masyarakt dipengaruhi. Jangan sampai kita diadu domba, dipecah belah gara-gara pesta demokrasi, gara-gara pilihan gubernur/bupati/walikota atau pilihan presiden," ujar mantan wali kota Solo itu.

Jokowi kemudian bercerita soal kejamnya perpolitikan di Indonesia saat difitnah sebagai antek PKI.

Jokowi menuturkan terkadang ia merasa bingung harus bersikap seperti apa ketika mendapat fitnah yang bertubi-tubi. Yang jelas, kata dia, pemerintah terus fokus bekerja untuk rakyat.

"Saya saja di bawah banyak yang diisukan”Itu pak Jokowi PKI”. Padahal PKI itu dibubarkan tahun 1965. Saya lahir 1961. Berarti saya baru umur3-4 tahun. Masa balita suda PKI. Itu yang memfitnah ngawur," tuturnya. (OL-7)