Laksamana Malahayati Bakal Dianugerahi Pahlawan Nasional

LAKSAMANA Malahayati bakal menyandang gelar pahlawan nasional. Malahayati atau Keumala Hayati merupakan laksamana dari Kesultanan Aceh. Dia tercatat sebagai laksamana wanita pertama di dunia.

"Termasuk Mahalayati kan sudah lama itu ya dari tahun 1500-an sekian," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10).

Malahayati diusulkan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyikapi minimnya jumlah perempuan pahlawan nasional dibandingkan dengan pria.

Saat ini, secara nasional, Indonesia baru memiliki 168 pahlawan nasional, dan dari jumlah tersebut hanya ada 12 perempuan. Dari sekian banyak pejuang kemerdekaan di Aceh, hingga saat ini hanya ada tujuh orang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Menurut Ryamizard, tahun ini rencananya akan ada tiga sosok yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Selain Malahayati, ada Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau dikenal dengan nama Hamzanwadi (NTB) dan Mahmud Marzuki (Kepulauan Riau).

"Lainnya dari NTB, ada dari Riau. Ya begitu yang jauh-jauhlah," cetus Ryamizard.

Ryamizard menyebut Presiden Jokowi ingin nama-nama kandidat penerima gelar pahlawan nasional tidak berasal dari satu pulau saja. Kalau memungkinkan, berasal dari berbagai pulau. Presiden juga tidak mau gelar pahlawan nasional diobral seperti pada masa lalu.

Selain tiga nama di atas, ada enam tokoh yang diusulkan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Di antaranya KH Abdurrahnan Wahid, dan pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lafran Pane.

Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah dipastikan tidak memilih Gus Dur. Menurut Jimly, tokoh seperti Gus Dur pasti memenuhi berbagai syarat dan kualifikasi untuk menjadi pahlawan nasional.

Namun, menurut dia, terlalu cepat apabila gelar pahlawan itu disematkan tidak lama setelah Presiden ke-IV RI itu wafat pada 2009. "Kalau yang masih baru nanti bias kami menilai. Biar saja generasi yang akan datang menilainya," ujar Jimly.

Terpisah, Menteri Sosial sekaligus Khofifah merupakan Ketua Umum Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pengusulan gelar pahlawan nasional ditempuh melalui usulan masyarakat kepada bupati/wali kota dan gubernur melalui Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah lalu kepada Mensos. Selanjutnya ke TP2GP untuk diserahkan kepada Dewan Gelar. Kemudian akhirnya ditentukan melalui persetujuan Presiden.

Berbeda dengan Ryamizard, Khofifah enggan menyebutkan siapa saja yang akan diberi gelar pahlawan nasional. "Ada tiga atau empat orang. Tunggu saja keppresnya nanti," pungkasnya. (OL-4)