Presiden: Pembelian Alutsista Pertimbangkan Faktor Geografis

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan postur pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) mempertimbangkan faktor geografis Indonesia.

Ia meminta jangan sampai alutsista yang disiapkan tidak pas untuk kondisi Indonesia, sehingga fokus pengadaan alutsista bukan hanya untuk memenuhi postur Kekuatan Pokok Minimum 2024.

"Kita juga memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus kita jaga dan awasi," ujarnya ketika membuka rapat terbatas soal alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7) petang.

Selain itu, Presiden juga meminta agar pemenuhan kebutuhan alutsista harus melalui proses perencanaan dan kalkulasi yang cermat serta mengikuti perkembangan zaman dan teknologi di masa mendatang.

"Kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," ungkapnya.

Presiden menambahkan, pemenuhan kebutuhan alutsista juga harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Jadi, saat ada tawaran kerja sama alutsista dari negara lain, ia berharap hal itu diikuti dengan transfer teknologi serta desain bersama yang memungkinkan Indonesia memiliki hak cipta atas alutsista baru.

"Tawaran tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian alutsista dan terobosan yang bisa mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita," ujarnya.

Presiden juga memerintahkan jajarannya mempertimbangkan secara matang tawaran-tawaran tersebut agar tercipta inovasi dalam pemenuhan kebutuhan alutsista. Salah satunya adalah dengan memperhatikan pendekatan daur hidup yang dapat mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan.

"Tidak boleh lagi, Indonesia membeli, misalnya, pesawat tempur tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut dua puluh tahun ke depan," tegasnya.

Presiden juga meminta agar proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah artinya G to G. Dan, penerapannya mengikutkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas.

"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi, praktik mark up, dan saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat," pungkasnya. (OL-2)