Menggugat Rating TV

ADA hal menarik dan jarang terjadi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada HUT ke-70 kemerdekaan RI di sidang bersa­ma DPR dan DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Presiden menyampaikan sejumlah hal, salah satunya menyinggung peran media penyiaran yang dinilainya hanya mengejar rating, tapi tidak me­neguhkan nilai kebangsaan ba­gi masyarakat. Media penyiaran, ka­ta Jokowi, hanya mengejar ra­ting ke­timbang memandu publik untuk meneguhkan nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Di te­ngah mengemukanya berbagai per­soalan bangsa, media lebih se­nang mendorong histeria publik de­ngan mengedepankan isu-isu yang berdimensi sensasional.

Hal serupa diungkapkan presiden saat bertemu 12 direktur program televisi Jumat (21/8) di Istana Negara. Padahal, media penyiaran sejatinya dapat menjadi salah satu instrumen terdepan dalam menjaga moralitas dan mentalitas bangsa.

Apa yang dikemukakan Presiden Jokowi bukan hal yang baru. Menjadi menarik karena disampaikan dalam sebuah pidato kenegaraan. Perhatikan data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2015, setelah melakukan survei bersama 9 perguruan tinggi negeri di 9 kota. Hasilnya menunjukkan kualitas program siaran televisi di bawah rata-rata alias belum sesuai harapan. Hasil  survei pertama (Maret-April 2015), indeks yang didapat 3,25 dan pada survei kedua (Mei-Juni 2015) mengalami peningkatan yaitu 3,27%. Namun, hal itu masih di bawah standar ketentuan KPI, yaitu 4.

Tidak bisa disangkal, pemeringkatan (rating) ialah satu penyebab menurunnya kualitas tayangan. Ra­ting telah memicu industri penyiar­an berlomba-lomba memproduksi pro­gram dengan rating dan share tinggi dalam satu logika produksi bu­daya populer; serbacepat, efisien, aktual, dan instan. Sementara itu, as­pek kedalaman, kualitas, dan rele­vansi dikesampingkan. Orientasi berlebihan para pengelola media penyiaran terhadap hitung-hitungan rating te­lah berdampak pada corak, karakter, dan kualitas tayangan-tayangan yang ada. Bukan dalam arti yang po­sitif, melainkan dalam konteks ak­selerasi pendangkalan dan pemba­nalan ruang publik penyiaran.

Rating itu penting
Industri penyiaran ialah industri padat modal karena tingginya bia­ya sewa frekuensi, ongkos produk­si, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kegagalan memenuhi tiga hal tersebut menyebabkan satu lembaga penyiaran akan tertinggal dari yang lainnya. Tentu ini menja­di mimpi buruk. Untuk bertahan (sur­vive), lembaga penyiaran mau tidak mau harus untung dan keuntungan hanya bersumber dari iklan. Banyak tidaknya iklan ditentukan tinggi rendahnya rating. Agar pesannya dilihat, pemasang iklan ha­nya menempatkan iklannya pada program-program dengan rating ting­gi. Dengan demikian, rasionalitas komunikasi yang mensyaratkan kualitas tayangan tergeser oleh rasionalitas sasaran yang berorientasi pada raihan rating dan share.

Industri televisi merupakan industri dengan tingkat stres yang tinggi. Sa­lah satu pemicunya ialah (kemba­li) rating. Lembaga penyiar­an tiap ha­ri berlomba menyajikan program yang digemari pemirsa me­nurut pan­tauan lembaga survei. Dulu pendataan kepemirsaan (viewership) hanya berbasis durasi suatu program. Seiring de­ngan tajamnya persaing­an, pemeringkatan menjadi per seg­men, per menit, kemudian per de­tik. Selera pemirsa dipantau mela­lui people’s meter bahkan sampai berba­sis detik. Stressful, bukan? Rating menjadi panglima sebuah program bisa bertahan atau lenyap setelah satu dua episode saja. Setiap harinya penyelenggara penyiaran di­hadapkan dengan hasil survei sa­tu-satunya lembaga sur­vei yang ada, yaitu Nielsen Media Research.

Sungguh tidak ber­lebihan jika presiden menyebut me­dia (lembaga penyiaran televisi) ha­nya mengejar rating dan mengesampingkan tugas mulia; mengedukasi dan men­cerdaskan masyarakat melalui program-program yang edu­katif dan informatif. Tugas mulia itu memang lebih banyak menjadi tanggung jawab TVRI sebagai lembaga penyiar­an publik (LPP). Namun, sumber pendanaan LPP lebih banyak bersumber dari APBN yang jumlahnya terbatas. Dengan sendirinya ia tidak akan bisa bersaing dengan lembaga penyiaran swasta (LPS) dalam memproduksi dan menayangkan pro­gram-program yang menarik. UU Pe­nyiar­an mengamanatkan fre­kuensi ialah ranah terbatas milik rak­yat, yang penggunaannya ha­ruslah untuk kepentingan dan kemaslahatan serta berman­faat bagi rakyat dengan semaksimal-maksimalnya.

Rating men­jadi masalah ketika mekanisme pemeringkatannya ti­dak pernah ter­buka. Akibatnya mun­cul pertanya­an, apakah ra­ting layak diterima se­­bagai representasi selera masyarakat, ketika yang dijadikan responden jumlahnya kurang dari 2.500 keluar­ga (household) dan hanya 10 kota? Dalam ke­gelisahan seperti ini, penyelenggara televisi seolah tidak menghiraukan angka-angka yang di­hadirkan satu-satunya lembaga survei tersebut.

Penyelenggara televisi harus selalu ingat bahwa medium yang mereka gunakan untuk sampai ke pemirsa adalah frekuensi milik masyarakat. Sebagai pemilik, suara mereka harus didengar tanpa meninggalkan misi LPS sebagai entitas bisnis yang harus untung. Komisi I DPR RI telah mengusulkan agar KPI diberikan wewenang untuk mengaudit lembaga pemeringkatan konten media siaran. Draf revisi UU Penyiar­an juga mengusulkan agar KPI diberi tugas melakukan pengawasan terhadap sistem operasional penyelenggaraan penyurveian program-program televisi sehingga hasilnya dapat di­pertanggungjawabkan.
Para pengiklan yang punya tanggung jawab sosial tentu juga harus memikirkan kualitas tayangannya. Tentu tidak hanya KPI, pengiklan atau pengelola stasiun TV, kita semua punya tanggung jawab agar kua­litas tayangan media penyiaran lebih meningkat lagi.