(Media) Indonesia Bertumbuh

TAHUN-tahun awal (1996-1998) menjadi pengajar pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, pengayaan bahan bacaan menjadi keniscayaan. Selain buku-buku yang tersedia di perpustakaan kampus, membaca media cetak terutama terbitan Ibu Kota menjadi kebutuhan sekaligus merupakan pengayaan mengikuti perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Ketika itu, dengan jumlah media yang amat terbatas, di antara media cetak terbitan Ibu Kota, Media Indonesia menjadi salah satu bacaan rutin pengayaan materi saya sebelum memasuki kelas.

Kebutuhan mengikuti ulasan media cetak menjadi kian terasa terutama untuk mengikuti dinamika ketatanegaraan sekitar dan selama periode transisi demokrasi 1998. Semua peristiwa penting sebelum dan sesudah berhentinya Presiden Soeharto menjadi ulasan menarik di media cetak.

Di dalam ruang kelas, buku-buku bacaan standar menjadi kehilangan daya tarik dan sekaligus seperti kehilangan kemampuan untuk menjelaskan dinamika hukum tata negara selama masa transisi. Hampir semua kelas yang terkait dengan mata kuliah hukum tata negara menjadikan laporan utama (headline) media cetak, tajuk, ulasan, dan opini para pakar sebagai rujukan utama.

 

 

Membidik media

Setelah menempatkan diri sebagai pembaca beberapa media cetak, sejak awal 2001, saya mulai memberanikan diri mengambil kesempatan untuk 'berpartisipasi' mengisi ruang yang disediakan media cetak terutama media cetak terbitan Ibu Kota.

Keinginan demikian tidak terlepas dari terbatasnya jumlah penulis berlatar belakang hukum tata negara yang mengisi kolom opini media cetak. Apalagi, sebelum era reformasi, beberapa tulisan saya pernah muncul di media cetak Ibu Kota. Tidak hanya itu, tulisan saya pun terbilang cukup banyak dimuat media cetak di Kota Padang.

Di antara sejumlah media cetak Ibu Kota, Media Indonesia menjadi salah satu incaran saya untuk memperjuangkan kesempatan dimaksud. Sekitar minggu ketiga Januari 2001, saya memberanikan diri mengirim sebuah artikel yang berkaitan dengan sengkarut pertanggungjawaban kepala daerah ke Media Indonesia. Ketika itu, sebagai dampak pemberlakuan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak kepala daerah menghadapi ancaman pemberhentian dalam masa jabatan oleh DPRD.

Menyadari isu tersebut termasuk up to date, saya berharap redaktur opini Media Indonesia melirik artikel tersebut. Harapan menjadi kenyataan, 30 Januari 2001, artikel saya bertajuk Masalah Pertanggungjawaban Kepala Daerah dimuat Media Indonesia. Tulisan pertama dan sekaligus harapan besar menjadi peneroka jalan untuk mendapat tempat mengisi kolom opini Media Indonesia.

Ternyata keinginan demikian tidak mudah. Sekalipun tulisan kedua saya bertajuk Arti Penting Good Governance di Era Otoda dimuat 22 Februari 2001, tulisan ketiga saya di Media Indonesia baru muncul kembali sekitar lebih dari satu setengah tahun kemudian, yakni 1 Agustus 2002 dengan tajuk Quo Vadis Reformasi Konstitusi. Sebagai penulis pemula, hanya lima tulisan saya yang muncul di Media Indonesia sepanjang 2001-2002.

Keinginan saya untuk lebih banyak berpartisipasi mengisi kolom opini Media Indonesia menemui titik terang sejak 2003. Tercatat, sepanjang 2003, rata-rata hampir setiap bulan artikel saya dimuat, yaitu 11 artikel yang berkaitan dengan isu-isu pemilihan umum, pemberantasan korupsi, dan konstitusi.

Selain itu, satu hal yang cukup mengejutkan, dua wartawan Media Indonesia (Kunto Prabowo dan Refly Harun) ditugaskan untuk mewawancarai saya terkait dengan pembentukan Komisi Konstitusi. Melebihi imajinasi saya, wawancara tersebut dimuat satu halaman penuh pada 10 Agustus 2003 dengan judul Komisi Konstitusi, Jauh Panggang dari Api.

Setelah 2003, tulisan-tulisan saya kerap muncul di kolom opini Media Indonesia. Bedanya, jika pada 2001-2003 tulisan-tulisan saya lebih banyak dimuat melalui proses pengiriman 'normal' ke desk opini, setelah 2003 sebagiannya diminta langsung oleh redaktur opini. Dalam 'hukum kepenulisan', jikalau diminta langsung oleh desk opini untuk menulis dengan topik yang telah ditentukan, tulisan hampir pasti dimuat. Untuk sampai ke tahap diminta menulis, desk opini sebuah media telah memiliki penilaian tersendiri terhadap seorang penulis.

Tidak hanya kerap diundang menulis topik tertentu, sejak 2003 kemunculan saya di Media Indonesia tidak hanya melalui jalur opini, tetapi juga kutipan-kutipan pendapat dalam merespons dinamika ketatanegaraan. Guna memberikan bobot lebih atas pendapat tersebut, seorang narasumber diberi tambahan sebutan sebagai 'pakar'. Biasanya, semakin sering dikutip semakin memiliki peluang untuk muncul di ruang publik, misalnya dialog di layar kaca. Karena Media Indonesia terkoneksi dengan Metro TV, saya kerap mendapat undangan menjadi narasumber dialog untuk membahas isu-isu ketatanegaraan di beberapa stasiun televisi swasta, tentunya termasuk undangan dari Metro TV.

 

 

Bertumbuh

Sekalipun sejak menjadi hakim konstitusi tercatat baru sekali saya menulis di harian ini, pengalaman dan pengamatan saya, Media Indonesia termasuk media cetak yang komit dan konsisten memberi ruang kepada berbagai kalangan untuk mengisi ruang opini.

Dengan sikap seperti itu, Media Indonesia memberi kesempatan kepada semua pihak dan kalangan tanpa membedakan daerah, golongan, suku, dan lain-lain untuk tumbuh dan berkembang bersama. Tentu saja kesempatan tersebut dengan garis bawah yang jelas, sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan Media Indonesia.

Dapat dibayangkan, seandainya sekitar 15 atau 20 tahun lalu media nasional yang berbasis di Ibu Kota hanya memberi ruang terbatas kepada mereka yang berada di Jakarta atau Jawa, sangat mungkin potensi yang tersebar di daerah yang jauh dari jangkauan kekuasaan tidak akan pernah muncul ke permukaan. Bila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, mengabaikan ruang bagi semua pihak yang jauh dari Ibu Kota, dalam batas penalaran yang wajar, berpeluang memunculkan sentralisasi pemikiran dalam menjawab kebutuhan bernegara.

Meskipun sekarang situasi sudah jauh berbeda, di mana media cetak sedang berjuang mempertahankan eksistensi di tengah amukan dunia digital, saya berharap Media Indonesia dan media cetak Ibu Kota lainnya tetap mempertahankan komitmen untuk tumbuh bersama membangun Indonesia.

Selamat ulang tahun, Media Indonesia.