PADA 25 Februari lalu, Tiongkok mendeklarasikan bahwa 98,99 juta warga perdesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan telah berhasil seluruhnya diatasi dari kemiskinan. Dengan demikian, Tiongkok telah menyelesaikan tugas berat menghapuskan kemiskinan absolut di seluruh negeri. Selain itu, telah merealisasikan tujuan pengurangan kemiskinan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB, 10 lebih cepat daripada yang ditargetkan.
Pengentasan rakyat dari kemiskinan senantiasa merupakan tantangan signifikan bagi pembangunan dan pemerintahan di seluruh dunia. Pendekatan Tiongkok dalam menangani kemiskinan bisa menjadi referensi bagi negara-negara lainnya; pertama-tama ialah kepemimpinan yang kuat. Partai Komunis Tiongkok (PKT) memasukkan program pengurangan kemiskinan ke strategi umum pembangunan nasional, membuat perencanaan menyeluruh, dan mengintensifkan pelaksanaannya.
Sekretariat partai pada tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kota praja dibentuk untuk menangani kemiskinan sehingga segenap partai turut dimobilisasi untuk menyukseskan program ini. Total 255 ribu regu kerja perdesaan, dengan 3 juta lebih kader partai dan sekretaris pertama partai, telah dikerahkan ke daerah-daerah perdesaan garis depan pertempuran melawan kemiskinan. Kepemimpinan partai merupakan jaminan kuat secara politik ataupun secara keorganisasian bagi upaya Tiongkok memerangi kemiskinan.
Yang kedua ialah menjadikan rakyat sebagai fokus utama. Tujuan program pengurangan kemiskinan ialah agar hasil pembangunan bisa dinikmati lebih banyak orang. Partai dan pemerintah Tiongkok senantiasa mengedepankan tanggung jawab utama untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan kemakmuran bersama. Karena itu, partai dan pemerintah Tiongkok meningkatkan anggaran pendanaan bagi program pengurangan kemiskinan, mengembangkan peranan vital pemerintah Tiongkok sebagai pemimpin dan pemandu, sekaligus berupaya meningkatkan partisipasi pendanaan masyarakat.
Dalam delapan tahun terakhir, pemerintah Tiongkok dari semua tingkatan telah mengucurkan total hampir 1,6 triliun yuan (sekitar Rp3.520 triliun) dana anggaran khusus program pengentasan rakyat dari kemiskinan, dan menyalurkan 9,2 triliun yuan (sekitar Rp20.240 triliun) kredit finansial bagi program pengentasan rakyat dari kemiskinan yang tepat sasaran.
Ketiga, mobilisasi segenap masyarakat. Melalui mobilisasi ini Tiongkok membentuk sistem pengentasan rakyat dari kemiskinan yang melibatkan partisipasi segenap masyarakat. Provinsi-provinsi dan kota-kota yang lebih makmur di Tiongkok Timur memberikan dukungan bagi provinsi dan daerah otonom di Tiongkok Barat. Selain itu, instansi partai dan badan pemerintah di tingkat pusat, partai-partai demokratis, organisasi rakyat, perusahaan negara, dan tentara rakyat digerakkan untuk membantu kabupaten-kabupaten kategori miskin menurut standar nasional. Berikutnya ialah partisipasi aktif dari perusahaan swasta, organisasi publik, dan individu warga negara, untuk menjajaki dan membuka berbagai jalur pengentasan rakyat dari kemiskinan, di antaranya melalui sektor industri, teknologi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan konsumsi.
Keempat, menggencarkan pembangunan untuk mencabut akar kemiskinan dengan mengadopsi strategi berorientasi pada pembangunan. Dalam hal ini ditingkatkan anggaran untuk sektor pendidikan serta berupaya menggabungkan program pengentasan rakyat dari kemiskinan dengan penumbuhan motivasi dan intelektualitas di kalangan masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi perubahan dalam skema pemberian bantuan, dari 'memberi ikan' menjadi 'memberi pancing'. Tiongkok membina daerah miskin dan warga miskin untuk mengembangkan kekuatan produksi, meningkatkan kesadaran mereka untuk mengejar kemakmuran, serta memberdayakan kemampuan mereka untuk mengembangkan diri.
Kelima, pengentasan rakyat dari kemiskinan yang tepat sasaran. Pada 2013, Presiden Xi Jinping meluncurkan konsep 'pengentasan rakyat dari kemiskinan yang tepat sasaran'. Tiongkok menghabiskan waktu satu tahun lebih untuk meregistrasi setiap desa miskin dan setiap rumah tangga miskin untuk kemudian membentuk sistem jaringan informasi pengentasan rakyat dari kemiskinan berskala nasional. Kebijakan yang tepat sasaran diimplementasikan dalam hal penerima program, perencanaan proyek, dan penggunaan dana. Setiap rumah tangga miskin dijamin menerima bantuan, setiap desa mendapatkan pejabat khusus untuk melaksanakan program mengatasi kemiskinan, dan target-target program dicapai berdasarkan standar yang telah ditentukan. Pelaksanaan semua kebijakan tepat sasaran ini merupakan jaminan untuk memerangi kemiskinan sampai ke akarnya.
Tiongkok senantiasa ialah perintis dan pendorong aktif bagi upaya pengurangan kemiskinan global. Dalam kurun 40 tahun sejak memasuki era reformasi dan keterbukaan, Tiongkok telah mengentaskan 750 juta orang dari kemiskinan. Prestasi ini menjadikan Tiongkok sebagai negara yang berhasil mengentaskan jumlah penduduk miskin terbesar dan telah mengontribusikan lebih dari 70% pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Tiongkok juga telah memberikan bantuan maksimal dalam batas kemampuannya bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk dengan membentuk 'Dana Perdamaian dan Pembangunan Tiongkok-PBB' dan 'Dana Bantuan bagi Kerja Sama Selatan-Selatan'.
Selain itu, Tiongkok mendorong sejumlah proyek kerja sama dalam kerangka 'Inisiatif Kerja Sama Asia Timur untuk Pengurangan Kemiskinan' dan 'Rencana Kerja Sama Tiongkok-Afrika untuk Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat'. Antara 2013 dan 2018, Tiongkok telah memberikan bantuan bagi 122 negara dan 20 organisasi multilateral internasional ataupun regional, dengan total bantuan sebesar 270,2 miliar yuan (Rp594,4 triliun). Menurut prediksi Bank Dunia, inisiatif pembangunan bersama belt and road akan membantu 7,6 juta orang terangkat dari kemiskinan ekstrem dan 32 juta orang dari kemiskinan moderat.
Tiongkok dan Indonesia ialah 'teman seperjalanan' dalam jalan panjang pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kedua negara saling dukung dan saling bantu, mengembangkan komunikasi dan kerja sama efektif di bidang ini. Sepuluh tahun lalu, Tiongkok berbagi teknologi penanaman padi hibrida. Pada 2019, Kedutaan Besar Tiongkok bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan program studi banding bagi kepala desa Indonesia untuk mengunjungi Tiongkok.
Dalam program ini, dua delegasi beranggotakan lebih dari 40 kepala desa Indonesia telah diberangkatkan ke Tiongkok untuk mengunjungi proyek-proyek pembangunan perdesaan serta bertukar pengalaman terkait dengan penanggulangan kemiskinan dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok. Pemerintah kedua negara saat ini juga terus memajukan kerja sama antarpemerintah di bidang pengurangan kemiskinan.
Berlandaskan semangat solidaritas dan saling menolong, Tiongkok akan terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia di bidang pengurangan kemiskinan demi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Selain itu, demi melangkah bersama menuju masa depan sejahtera yang terbebas dari kemiskinan.
