Teror Wina dalam Ayunan Politik Kanan

APA yang terbayang dalam pikiran ketika mendengar kata Wina? Ya, kota nan cantik, ibu kota dunia untuk opera, musik klasik, dan Markas PBB. Wina memanggul citra keindahan, kelembutan, dan persatuan. Tapi malam itu, 2 November 2020, citra itu seolah lenyap sekejap ketika seorang dengan senapan otomatis menembaki orang yang sedang menikmati makan malam di pusat Kota Wina.

Terbilang 5 nyawa melayang, termasuk pelaku penembakan, dan 22 luka-luka. Otoritas keamanan mengungkapkan, pelakunya Kujtim Fejzulai, 20, warga negara Austria keturunan Masedonia Utara. Otoritas setempat juga menahan 14 orang yang diduga terkait dengan teror. Meski investigasi terhadap tahanan itu masih berjalan, Menteri Dalam Negeri Austria menyatakan aksi terorisme itu dipicu oleh 'Islamistic motive'.

Siapa sangka, kota yang selama ini aman dan damai, seketika diharu-biru oleh tindakan teror yang berlatar agama. Ada apa dengan Austria? Sejatinya, cerita horor terorisme sudah lama tak terdengar di Austria. Teror yang memakan korban pernah terjadi pada 1981 dan 1985, berupa serangan terhadap sinagoge dan bandara di Wina. Pelakunya Abu Nidal, kelompok militan PLO.

Lama tak terdengar, aksi terorisme baru terjadi lagi pada Desember 2019 yang menargetkan pasar rakyat menjelang perayaan Natal. Pelakunya diindikasikan terkait dengan ISIS, dan beretnik Chechen, sama dengan pemenggal guru di Paris pada Oktober lalu.

Meski dapat digagalkan, tak urung rencana teror itu menyadarkan Austria bahwa ancaman terorisme sudah ada di depan mata. Sel-sel terorisme ada dan hidup di kalangan minoritas masyarakat, dan Mendagri Austria menyatakan aksi teror itu memiliki Islamistic motive. Seberapa serius kelompok minoritas muslim Austria bisa menjadi sumber aksi kekerasan?

Di antara negara anggota Uni Eropa yang kebanyakan sekuler, Austria relatif lebih ramah dalam memperlakukan Islam di kehidupan sosial. Eksistensi Islam mempunyai sejarah panjang di Austria. Islam diakui sebagai agama resmi bagi masyarakat Austria pada 1912.

Secara kelembagaan, pada 1979 muslim Austria diperbolehkan menghimpun diri dalam organisasi keagamaan, IGGO (Islamisch Glaubensgemeinschaft in Osterreich). Kegiatan ibadah warga muslim tidak dihalangi. Busana wanita muslim berupa hijab tidak dilarang di tempat umum. Walakin, ada larangan mengenakan cadar dengan alasan keamanan publik.

Dengan adanya kebijakan longgar terkait ibadah kaum muslim seperti ini, sulit memahami mengapa gelegak amarah mudah sekali meletup yang berujung pada kekerasan. Bertambahnya populasi muslim di Austria seiring dengan meningkatnya arus imigran. Data Pew Research Center 2016 mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir imigran yang masuk ke Eropa meningkat pesat, dipicu oleh perang dan situasi politik yang tidak stabil di Afrika Utara dan Timur Tengah yang mayoritas Islam.

Jika dilihat dari rasio muslim terhadap jumlah penduduk, jumlah muslim Austria cukup besar. Data menunjukkan Austria masuk lima besar negara Uni Eropa yang rasio muslimnya tinggi, yakni berturut-turut Prancis 8,8%, Swedia 8,1%, Belgia 7,6%, Belanda 7,1%, dan Austria 6,9%.

Diungkapkan pula, piramida penduduk muslim di Eropa menunjukkan struktur penduduk muda, yaitu rata-rata 13 tahun. Apa makna di balik angka ini? Pertama, dari aspek sosiokultural, struktur penduduk muda muslim ini memiliki makna strategis dalam kebijakan integrasi sosial.

Barangkali, struktur penduduk muda ini yang bisa menjelaskan mengapa pelaku teror di Wina itu masih sangat belia. Sama seperti pelaku teror pemenggal kepala di Paris, Abdoullakh asal Chechen, Rusia. Juga masih remaja. Memang kebijakan resmi pemerintah tidak keras-keras amat terhadap Islam. Tapi lain kata pemerintah, lain pula sikap masyarakat.

Akademisi Universitas Wina, Zeynep Sezgin, dalam risetnya (Islam and Muslim Minorities in Austria: Historical Context and Current Challenges of Integration, 2018) menemukan bahwa sejak Tragedi 11 September minoritas muslim di Eropa mengalami ujaran kebencian, baik fisik maupun verbal, kecurigaaan, dan permusuhan.

Tidak terkecuali di Austria. Menurut dia, meskipun Islam diakui sebagai agama resmi di Austria dengan segala haknya, tidak berarti bahwa penerimaan publik (social acceptance) terhadap muslim di kalangan masyarakat Austria baik. Diungkapkan, 24,7% masyarakat Austria tidak suka bertetangga dengan muslim.

Data Eurobarometer 2015 juga menemukan, Austria menduduki rangking paling atas di antara negara Uni Eropa yang masyarakatnya tidak nyaman bekerja dengan imigran muslim. Bahkan, tidak ingin anaknya berhubungan dengan muslim. Di sini terlihat bahwa masalah integrasi sosial di Austria belum tuntas.

Dalam suasana seperti inilah remaja muslim di Austria bertumbuh-kembang baik dalam pertumbuhan fisik maupun ideologisnya. Jika fenomena sosial ini terabaikan dalam pengambilan keputusan

terkait integrasi sosial, tak mengherankan jika pada satu masa akan tumbuh generasi yang teralienasi dari lingkungannya sehingga mudah tersulut hasutan kekerasan beraroma agama.

Kedua, dari aspek sosiopolitik, isu imigran ini menjadi faktor penting dalam kontestasi partai politik. Jamaknya di Eropa, isu imigrasi sering menjadi gorengan politik, terutama oleh partai sayap kanan.

Memang, dalam beberapa tahun terakhir ini psikologi politik Eropa berayun ke kanan. Artinya, partai yang mengusung isu antiimigran semakin populer dan mampu meraup suara lebih banyak dari sebelumnya.

Dari amatan para ahli, partai sayap kanan Austria, FPO (Freiheitliche Partei Osterreich), mulai memainkan isu imigran ini pada pemilu 1999. Partai sayap kanan yang nasionalis dan antiimigran ini secara sengaja menggunakan sentimen anti-Islam untuk menaikkan perolehan suara. Ternyata strategi itu manjur; partai sayap kanan menempati posisi ke-3 dalam perolehan suara untuk parlemen.

Bahkan berhasil menjalin koalisi membentuk pemerintahan bersama partai konservatif (tengah kanan), OVP/Osterreichische Volkspartei.

Terkait isu terorisme, Austria dihadapkan pada dua masalah secara bersamaan dan saling kontradiktif: integrasi sosial dan ayunan politik kanan.

Di satu pihak, integrasi sosial menjadi keharusan agar generasi muda muslim tidak merasa termarginalisasi dalam kehidupan sosial. Manakala mereka merasa sudah menjadi bagian rakyat Austria, godaan untuk melakukan kekerasan berbalut agama akan berkurang.

Namun, di pihak lain, andai kebijakan integrasi sosial berjalan mulus dan kohesi sosial terjalin dengan baik, maka sentimen anti-Islam pun akan berkurang. Itu artinya berkurang pula ruang bagi partai yang antiimigran untuk mengeksploitasi sentimen anti-Islam demi meraih suara tambahan dalam pemilu.

Sampai pada titik ini dapat dipahami bagaimana peliknya penanganan isu terorisme di Eropa, termasuk Austria. Diyakini, isu terorisme akan mampu ditangani Austria. Namun, satu hal yang masih belum pasti, apakah masalah terorisme ini akan tetap terombang-ambing mengikuti ayunan politik kanan yang sedang marak di Eropa.