ADA satu hal yang menarik dalam pidato yang disampaikan Presien Jokowi dalam pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2014. Presiden Jokowi mengatakan bahwa tugas birokrasi ialah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan masyarakat. Selain memaparkan lima agenda penting yang menjadi prioritas pemerintahannya lima tahun mendatang, presiden juga mengimbau agar para aparat negara dan birokrasi terus berinovasi dan berorientasi pada hasil, yang dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat.
Poin penting apa yang dapat kita pelajari dari yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut? Pidato itu tampak menegaskan pandangan politiknya bahwa rakyat ialah aktor sentral dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Pentingnya sentralitas rakyat ini dalam sejumlah literatur dikategorikan sebagai populisme (Mudde, 2004; Panizza, 2005; Moffitt, 2014, 2017; Mudde and Kaltwasser, 2013, 2018).
Populisme Jokowi
Jika melihat latar belakangnya, Presiden Jokowi ialah sosok yang populis. Dalam sejarah Indonesia masa Orba dan pascareformasi, ia merupakan satu-satunya presiden terpilih di negeri ini yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Ia bukan dari lingkaran elite papan atas. Ia juga bukan sosok pendiri parpol. Banyak kalangan justru mengenalnya sebagai kader dan 'petugas' sebuah partai, yaitu PDIP.
Pandangan politik Presiden Jokowi mengenai pentingnya mengedepankan hasil program-program pembangunan nyata yang dapat dirasakan rakyat sebenarnya bukan hal baru. Program-program tersebut sudah lama dikembangkan olehnya sejak terpilih sebagai Wali Kota Solo hingga setelah memenangi Pilpres 2014.
Dalam acara pelantikan periode pertama pada 20 Oktober 2014, ia bahkan menyampaikan pidato yang berjudul Di bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi. Judul ini jelas menyiratkan bahwa dirinya ialah sosok pilihan rakyat yang mendapatkan amanah menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, sesuai dengan dasar konstitusi yang dirumuskan para founding fathers NKRI.
Sebagai pemimpin populis, Presiden Jokowi mau tidak mau harus beradaptasi dengan lingkungan politik domestik dan internasional yang berkembang cepat. Meski begitu, karakter populis yang dimilikinya tampak masih terlihat. Maka, tidak mengherankan jika ia mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam Pilpres 2014.
Program-program dan tindakan politik yang dilakukannya sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga maju dalam Pilpres 2014 mengindikasikan bahwa dirinya merupakan pemimpin yang populis. Oleh sejumlah kalangan, ia dilabeli sebagai sosok populis teknokrat (Mietzner, 2015: 23) dan populist distributive (Aspinall, 2015: 11-12).
Meski demikian, sejumlah kalangan sempat mempertanyakan, apakah Presiden Jokowi masih sebagai sosok yang populis. Pertanyaan ini muncul terkait dengan mandeknya tingkat kepuasan publik atas kinerjanya di awal 2019.
Bahkan, setelah memenangi Pilpres 2019, pertanyaan serupa juga masih terjadi karena dua hal. Pertama, tingkat kepuasan publik, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, di bidang hukum dan pembangunan ekonomi di akhir periode pertama masa pemerintahan yang dipimpinnya dinilai masih cukup rendah. Kedua, sikapnya yang cenderung memilih untuk tidak menerbitkan perppu KPK.
Jokowi dan populisme akomodatif
Berdasarkan analisis isi teks pidato yang disampaikannya dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019, saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi masih mampu menjaga dirinya sebagai sosok yang populis.
Dalam pidato tersebut, selain menyebutkan kata negara sebanyak enam kali, ia juga menggunakan kata rakyat sebanyak tujuh kali dan masyarakat lima kali. Jumlah kata-kata itu, bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan apa yang termuat dalam pidato yang disampaikannya dalam pelantikan periode pertama sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
Dalam teks pidato itu, populisme Jokowi juga tampak pada sikap tegasnya yang meminta agar para apparatus negara dan birokrat terus melakukan innovasi. Bahkan, ia tak segan-sekan mengkritik perilaku mereka yang enggan berinovasi dan kurang berorientasi, serta kemampuan dalam making delivered atas program-program capaian (outcomes) pembangunan, agar bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat. Meski demikian, ia tidak secara eksplisit
Harus diakui, struktur dan isi pidato itu memang agak berbeda dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2014. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, ia tidak lagi memilih judul populis.
Meski demikian, tampak jelas bahwa ia memiliki pandangan politik bahwa rakyat ialah elemen penting yang harus diprioritaskan dan dilayani para pimpinan lembaga negara dan birokrasi pemerintahan. Bukan sebaliknya, cenderung dipersulit dalam mendapatkankan pelayanan atau bahkan direpotkan para elite dan aparatur negara.
Meski menyampaikan narasi populis, Presiden Jokowi tidak menyebutkan poin-poin berikut dalam pidato itu. Pertama, ia tidak secara eksplisit mengecam para elite yang memiliki sejumlah privilege untuk mengeksploitasi sebagian besar sumber daya ekonomi politik di negeri ini.
Kedua, ia juga tidak membahas adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan juga kepemilikan aset antara kaum elite dan oligarki dengan masyarakat biasa. Ketiga, ia juga tidak menyerukan adanya penindakan terhadap para elite yang korup maupun (yang pernah menjadi) aparat negara yang dipersepsikan bertanggung awab atas beragam tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi pascareformasi.
Melihat isi teks pidato yang disampaikannya itu, saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi ialah sosok populis akomodatif. Sikap akomodatif ini makin terlihat ketika ia terus berusaha menjalin komunikasi dan berupaya mengakomodasi beragam kepentingan politik pimpinan parpol yang pernah berseberangan dengan dirinya dalam Pilpres 2019.
Tidak hanya bertemu dengan SBY dan Zulkifli Hasan, tapi juga dengan Prabowo di Istana Negara. Bahkan, ia menjadikan sosok Prabowo sebagai bagian dari kabinet pemerintahannya lima tahun mendatang.
Karakter populis akomodatif semacam ini memang membawa konsekuensi bagi perkembangan politik dan demokrasi di negeri ini beberapa tahun mendatang.
Di satu sisi, peluang Presiden Jokowi untuk mendapatkan dukungan dari dua lini sekaligus, yaitu rakyat dan elite politik sangat besar. Namun, di sisi lain, model koalisi tambun (over-sized coalition) yang dipilihnya bisa menjadikan ruang kritik dan oposisi kian menyempit dan kualitas demokrasi di negeri ini bisa mengalami penurunan.
