Piala Kemerdekaan Ditentang, Tim Transisi Jalan Terus

PIALA Kemerdekaan bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan digelar pada 24 Juli-15 Agustus. Undangan kepada klub Divisi Utama PSSI pun sudah disebar. Namun, hal itu mendapat tentangan dari PSSI.

Menurut Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan, kompetisi itu melawan aturan yang tercantum di undang-undang terkait penggunaan uang negara. Selain itu, andai kompetisi dijalankan oleh pihak swasta, turnamen yang berada di bawah legalitas pemerintah tersebut bisa disebut sebagai sebuah gratifikasi.

"PSSI mengimbau anggota agar jangan terjebak ke dalam permasalahan hukum yang akan terjadi ke depannya," tutur Aristo.

Direktur Development Program PSSI Tommy Welly menambahkan ada kejanggalan dalam surat undangan yang diajukan kepada anggota PSSI.

"Ada kata-kata mengundang untuk ikut kompetisi. Padahal, dalam konteks sepak bola kompetisi itu bukan undangan, tetapi ada tahapannya. Karena itu jadi rancu, ini kompetisi atau turnamen biasa?" ujar Tommy.

Selanjutnya Tommy mengkritik pelaksanaan kompetisi Piala Kemerdekaan yang hanya digelar selama 3 minggu. Menurutnya, waktu tersebut tidak cukup untuk menggelar pertandingan yang besar.

Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar pun mengakui Piala Kemerdekaan bentukan Tim Transisi sudah keluar dari sistem olahraga sepak bola.

"Kalau ingin menyelenggarakan turnamen atau kompetisi, harus tahu bahwa kompetisi itu ialah suatu sistem. Sistem pembinaan prestasi secara berjenjang," kata Agum.

Namun, meski dikritik Tim Transisi bergeming. Menurut anggota Tim Transisi Tommy Kurniawan, sudah ada 24 klub yang ingin bergabung. Namun, jumlah itu bisa bertambah sambil berjalannya proses verifikasi peserta.

"Antusiasme klub ini cukup besar. Kalau mungkin bisa 30 klub, ya bisa nambah. Tergantung bagaimana verifikasi," kata dia.

Selain Piala Kemerdekaan, Tim Transisi juga akan menggelar Piala Presiden (klub Indonesia Super League/ISL), dan Piala Panglima TNI (gabungan ISL dan Divisi Utama). (Sat/Rul/R-1)