Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SELAYAKNYA tentara, para atlet turut memperjuangkan harkat dan martabat bangsa di tingkat internasional. Karena itu, mereka harus dipersenjatai agar siap berperang di setiap ajang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Menurut pria yang karib disapa Okto tersebut, di masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, suka atau tidak, keterlambatan peralatan dan pendanaan masih menjadi momok yang menghambat prestasi atlet. Padahal, atlet butuh penanganan khusus dalam hal pembinaan dan persiapan.
“Olahraga itu pasti butuh pembiayaan untuk merebut kemenangan. Jadi, memang harus diperhatikan pendanaannya,” ujar Okto kepada Media Indonesia kamis (19/10). Menurut dia, Indonesia dalam kondisi darurat sistem keolahragaan nasional. Kegagalan Indonesia pencapai target 55 emas dengan hanya memperoleh 38 emas dan menduduki posisi kelima menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk turut andil dalam memajukan sistem keolahragaan nasional. Jalur birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit dianggap sebagai penyebab utama terhambatnya pencairan anggaran dan penyaluran peralatan. Kondisi demikian secara otomatis memengaruhi performa atlet saat berjuang di SEA Games.
Karena itu, agar kendala-kendala serupa tidak berulang, pemerintah dituntut membenahi sistem olahraga Indonesia secara menyeluruh, terutama mengenai jalur birokrasi. Persoalannya, pemerintah terkadang tidak berpikir panjang. Sebut saja soal pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang dianggap sebagai langkah memangkas jalur birokrasi. “Olahraga itu, kan, perlu ada penanganan khusus. Jadi, jangan ada birokrasi yang terlalu panjang karena teman-teman di olahraga itu butuh yang praktis. Jadi, pangkas birokrasi sudah benar, kalau bisa dipangkas birokrasinya, bukan program Satlak-nya yang dibubarkan, melainkan mekanisme pengadaan barang dll,” kata kepala pelatih panahan, Denny Trijanto.
Butuh perhatian
Terlepas dari pro dan kontra pembubaran Satlak Prima, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Binaraga dan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PB PABBSI), Kuntadi Djajalana, menganggap langkah pemerintah untuk memprioritaskan cabang-cabang tertentu untuk Asian Games 2018 sudah tepat. “Sekarang atlet yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Jika ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di level internasional, para atlet harus diutamakan,” kata Kuntadi. Kendati demikian, Indonesia bisa saja memberikan kejutan di cabang lain yang dipertandingkan. Karena itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Olahraga Pengurus Besar Persatuan Senam Seluruh Indonesia, Dian WK Arifin, mengatakan perhatian terhadap cabor-cabor lain patut ditingkatkan.
“Para atlet butuh fasilitas dan dukungan dari pemerintah. Saat ini kami masih berlatih secara terpencar di daerah,” ujar Dian. (Bud/R-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved