Tarakan Berutang ke Kontraktor

TATA kelola keuangan daerah yang semrawut terus memakan korban. Setelah Kota Balikpapan menyatakan bangkrut, Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menerima komplain dari para kontraktor.

Sekitar 200 kontraktor lokal di daerah itu mengaku belum menerima pembayaran pengerjaan proyek yang sudah mereka laksanakan. Utang kegiatan itu diperhitungkan mencapai Rp170 miliar. "Sejak November 2016, sekitar 200 kontraktor lokal belum dibayar pemerintah kota. Sebagian besar kontraktor kecil, yang bekerja untuk proyek penunjukan langsung," kata Sekretaris Gabungan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Tarakan, Maxi Donatur, Selasa (4/4).

Klaim dilontarkan tiga asosiasi kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional, dan Gabungan Perusahaan Konstruksi. Mereka sudah menyurati DPRD Tarakan untuk melakukan dengar pendapat terkait dengan utang pemkot. "Sampai saat ini belum ada tanggapan dari DPRD," keluh Maxi.

Sekretaris Gapeknas, Guntur Pasuloi, menambahkan, akibat pembayaran molor, para kontraktor terpaksa meminjam dana ke bank dan rentenir untuk menutupi biaya operasional. "Total kewajiban utang yang harus dibayar pemkot mencapai Rp170 miliar.

"Atas komplain itu, Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Tarakan, Mohdi, mengakui ada sejumlah proyek yang belum dibayar, di antaranya proyek tahun jamak Jalan Sungai Kayan, Jalan Anggrek, Jalan Aki Balak, juga proyek pelebaran Jalan Jenderal Sudirman. "Untuk proyek tahun jamak, anggarannya menjadi beban APBD. Dananya menunggu masa akhir kontrak pada 2019," tambah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tarakan Edy Susanto.

Guru honorer

Korban lain ialah guru honorer di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Gaji mereka tidak dibayarkan sejak Januari setelah kewenangan SMA/SMK dialihkan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi.

Di SMK Negeri 1 Balikpapan, sekolah terpaksa mengutang ke koperasi sekolah untuk membayar guru honorer. "Saat ini utang kami mencapai Rp100 juta. Kami terpaksa melakukannya supaya proses belajar mengajar tetap berjalan baik karena hak guru honorer tetap diberikan," aku Kepala SMKN I Balikpapan M Syukri.

Di Kota Balikpapan ada 809 guru honorer SMA dan SMK. Sebelum dialihkan, Pemkot Balikpapan menggelontorkan Rp5 miliar per tahun untuk membayar mereka. Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Rusmadi meminta para guru honorer tetap tenang dan bersabar. "Usulan pembayaran insentif mereka sudah dalam proses.

" Besarnya dana belanja pegawai juga jadi masalah di Bangka Belitung. Dari total dana alokasi umum Rp1 triliun, Rp710 miliar di antaranya dihabiskan untuk belanja dan gaji 5.461 pegawai.

"Sisanya Rp290 miliar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Ketimbang tahun lalu, belanja infrastruktur ini turun. Pada 2016, jumlah DAU Rp905 miliar, dan untuk belanja pegawai Rp406 miliar," ungkap Kepala Bidang Anggaran Bangka Belitung, M Amin.

Di sisi lain, Pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen memprioritaskan penuntasan kemiskinan dalam APBD 2018. Keberpihakan APBD kepada masyarakat miskin, dalam beberapa tahun terakhir, berbuah pada menurunnya tingkat kemiskinan. "Pada awal 2016, angka kemiskinan mencapai 14,45% dan turun pada akhir 2016 menjadi 14,09%," ujar Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, di Palu.

Ia mengakui angka kemiskinan di daerahnya masih lebih tinggi daripada angka nasional yang pada September 2016 mencapai 10,70%. "Karena itu, kami tetap berkomitmen menggulirkan program pembangunan yang bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan." (SY/RF/TB/AD/N-2)