Mendagri Sebut Daerah belum Optimal

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menerima usulan pembentukan 237 daerah otonomi baru (DOB) meskipun pemerintah belum berencana mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Saat ditemui di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Tjahjo mengungkapkan pemerintah bisa memenuhi keinginan itu.

Penyebabnya, sambung dia, pemerintah belum berencana mencabut moratorium pemekaran wilayah dan kondisi keuangan negara.

Tjahjo mengingatkan DOB jangan dilihat dari sisi pemerintah daerah saja, tetapi juga kesiapan TNI, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

“Seperti di NTT ada kejaksaan yang hanya berisi seorang jaksa dan staf. Lalu ada komandan kodim yang merangkap enam daerah kabupaten,” katanya

“Yang ada saja belum sempurna. Daerah yang ada belum optimal mempercepat kesejahteraan rakyat.”

Namun, Tjahjo mempersilakan daerah mengusulkan pembentukan DOB.

Sementara itu, soal usulan agar NTT diakui secara hukum sebagai daerah kepulauan, Tjahjo mengaku mendukungnya. “Saya pasti dukung. Kan negara kita ada provinsi kepulauan, ada otonomi khusus, dan istimewa,” katanya.

Menurut Tjahjo, sebuah wilayah provinsi tidak bisa diukur dari luas daratan saja.

“Gubernur juga bertanggung jawab terhadap wilayah laut yang mengelilingi wilayahnya,” katanya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya terus memperjuangkan agar NTT bisa diakui secara hukum atau yuridis sebagai daerah kepulauan. (PO/Ant/N-1)