Pemakaian Dana Desa tidak Transparan

DPRD Kabupaten Manggarai Barat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur, untuk mengaudit secara khusus terhadap 56 desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa seren­tak pada September tahun lalu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Abdul Ganir menjelaskan pada saat pilkades tahun lalu, pemerintahan desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas kepala desa. “Dalam menjalankan pemerintahan, mereka (plt kepala desa) tidak maksimal menggunakan dana untuk pembangunan desa. Kadang kita temukan bendahara desa hanya mengurus pencairan. Begitu dana desa itu cair, langsung diambil oleh kepala desa,” kata Ganir kepada Media Indonesia, kemarin.

Pada tahun ini alokasi dana desa Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp54,1 miliar, sedangkan dana desa yang bersumber dari APBN untuk kabupaten tersebut sebesar Rp128 miliar.

Dia menambahkan, banyak laporan dari masyarakat bahwa tidak ada ke-terbukaan pemerintah desa dalam menggunakan dana desa yang mencapai miliaran rupiah itu.

“Kesan yang muncul saat ini, kepala desa mengurus dana desa sendirian tanpa melibatkan pihak lain. Dan hasil di lapangan, banyak pembangunan di desa-desa tidak tuntas. Proyek infrastruktur tidak tuntas. Kualitas dan volume proyek tidak sesuai,” ungkap Ganir.

Ia berharap para kepala desa memiliki tanggung jawab mengelola dana desa dan memperhatikan kualitas proyek yang dibangun.

Sejumlah desa yang dilaporkan memiliki masalah dalam penggunaan dana desa, yakni Desa Golo Mori di Kecamatan Komodo, Desa Golo Ndeweng di Kecamatan Lembor, dan Desa Wae Jare di Kecamatan Sano Nggoang. “Masih banyak desa lain yang bermasalah,” terangnya.

Anggota DPRD Manggarai Barat lainnya, Blasius Janu menyatakan hal sama. Ia membenarkan banyak pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa dengan kualitas buruk. (JL/N-3)