Rp392 Triliun APBD Boros

DARI 514 kabupaten/kota, sekitar 83% melakukan inefisiensi dalam penyusunan APBD sehingga terjadi pemborosan sekitar Rp392 triliun.

"Kalau semua baik, akan terselamatkan Rp392 triliun hingga 2019," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Asman Abnur di Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/1).

Dia mengatakan itu saat penyampaian hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah Sumatra, Banten, dan Jawa Barat.

Secara nasional, sebanyak 425 daerah mendapat penilaian CC, C, dan D (83%), 38 daerah (7,3%) mendapat penilaian B dan BB, dan hanya dua (3,8%) yang dinilai A.

"Sebanyak 425 kabupaten/kota masih mendapatkan nilai di bawah B," kata dia.

Asman menyebut, untuk wilayah I yang meliputi tiga kawasan itu, hanya Kota Bandung yang meraih predikat A, dan 17 kabupaten/kota yang berpredikat B.

"Sisanya C dan D," ucapnya.

Semakin rendah penilai-an, lanjut dia, menunjukkan program pembangunan yang dijalankan tidak maksimal dalam mengungkit kesejahteraan masyarakat karena SAKIP bisa menjadi instrumen untuk mengarahkan penetapan program dan kegiatan strategis berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Untuk tingkat provinsi, secara nasional hanya tiga yang bisa meraih predikat A, yakni Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan pengamatannya, kebanyakan daerah memiliki program pembangunan yang tidak berorientasi pada hasil dengan tidak memiliki standar ukuran yang jelas.

"Artinya banyak hal yang masih mubazir di dalam sistem penganggaran. Hasilnya tidak jelas, kemudian anggarannya habis," paparnya.

Dia mencontohkan anggaran untuk memperbaiki lingkungan digunakan untuk membiayai program yang tidak sesuai.

"Anggarannya untuk membeli lampu. Itu kan enggak nyambung. Kemudian banyak seminar atau rapat. Anggaran habis, hasilnya cuma rekomendasi. Itu kan enggak benar."

Efisiensi APBD

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku SAKIP yang dilaksanakan dengan baik mampu mengefisiensikan APBD Kota Bandung 2016 hingga 35% atau setara Rp2 triliun.

"E-budgeting terbaru bisa menemukan anggaran siluman atau anggaran titipan," katanya.

Dalam penganggaran, dirinya menuntut bawahannya mengajukan program secara detail.

"Kalau enggak detail, enggak dikasih," kata dia.

Selain itu, pihaknya pun memberlakukan tunjangan berbasis kinerja kepada aparatur sipil negara di bawahnya.

"ASN wajib membuktikan 6.000 menit bekerja dengan sebuah sistem," jelasnya.

Berkat penerapan sistem seperti itu, dia mengaku Pemerintah Kota Bandung memperoleh peningkatan penilaian dari Ombudsman.

"Pada 2013 rapor dari Ombudsman merah semua. Sekarang hijau," kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar merasa bersyukur atas penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih A dari tahun sebelumnya yang meraih BB.

"Jadi efektivitas dan efisiensi sehingga secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran besar enggak apa-apa, tapi outcome-nya harus terlihat nyata," paparnya. (N-1)