Jawa Barat masih Kekurangan Guru ABK

DINAS Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan masih kekurangan tenaga pendidik untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal, kebutuhan di lapangan untuk di bidang ini sangatlah tinggi.

Kasubag Perencanaan dan Program Disdik Jabar, Nanang Wardhan, mengakui, dunia pendidikan saat ini memang masih memerlukan guru ABK. Sebab, jika bicara soal tenaga pengajar, cara mengajar kepada murid biasa dan murid berkebutuhan khusus tentu sangat jauh berbeda.

"Dengan adanya kekurangan ini bukan berarti pendidikan untuk ABK dan pendidikan inklusif bagi ABK dikesampingkan. Justru selama ini Pemprov memberikan perhatian besar untuk ini," bebernya saat ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (20/12).

Menurut dia, sejak awal, pendidikan untuk ABK melalui sekolah luar biasa (SLB) dan berbagai pendidikan informal lainnya diakomodasi melalui sejumlah program di antaranya melalui bantuan gubernur.

Menurut data di Disdik Jabar, saat ini terdapat sekitar 38 SLB berstatus negeri dan ratusan sekolah swasta. Sekolah-sekolah ini sudah menjadi perhatian pemerintah.

"Anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus ini perlu mendapatkan pendidikan agar mereka bisa mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna," lanjutnya.

Selain itu, dalam amanat tujuan pendidikan, mereka yang berkebutuhan khusus ini jelas membutuhkan bantuan layanan pendidikan agar menjadi manusia mandiri dan paripurna. Mereka punya kekhasan dan harus dikembangkan.

"Pendidikan ABK di daerah-daerah dan perkampungan memang masih terbatas jumlahnya. Ini menjadi masukan kami untuk meningkatkan pendidikan ABK di masa yang akan datang," jelasnya.

Mengenai realisasi program Disdik Jabar sepanjang 2016, dia menuturkan jika keberhasilan Uji Kompetensi Guru (UKG) di Jawa Barat mencapai 1%, angka ini di atas rata-rata UKG nasional.

Ia juga menjelaskan tentang bantuan ruang kelas baru (RKB) yang merata di setiap daerah, serta kesiapan Disdik Jabar dalam mengambil alih kelola SMA dan SMK yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2017 mendatang.

"Kesiapan kita untuk alih kelola SMA dan SMK hampir mencapai 100%. Sebetulnya kita sudah siap menjalankan aturan itu di tahun 2015 lalu tetapi pemerintah pusat menginginkan dijalankan secara serentak. Pada tahun itu, Jabar sebenarnya akan mendeklarasikan provinsi yang paling siap di Indonesia," tandasnya. (OL-4)