Kematian Affan Picu Pergerakan Massa di Medan, Polisi Siagakan 1.100 Personel

PERISTIWA kematian seorang driver ojek online yang dilindas kendaraan rantis Brimob di Jakarta memicu pergerakan massa demonstran di Kota Medan, Sumatra Utara, Jumat (29/8). Selain memerotes tunjangan DPR, massa juga kini menuntut keadilan atas tewasnya pengemudi ojol tersebut.

Konsentrasi massa demonstran terpantau di beberapa lokasi, seperti di Lapangan Merdeka dan di depan markas Brimob Polda Sumut. Di Lapangan Merdeka, massa yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan dan masyarakat mulai berkumpul sejak siang.

Mereka kemudian menyatu membentuk satu barisan besar dan bergerak berjalan kaki ke arah gedung DPRD Sumut. Namun mereka ditahan barisan petugas anti huru-hara di depan City Hall.

Hingga sore hari, massa masih bertahan di sekitar kawasan tersebut. Dua tuntutan terus dilontarkan oleh massa aksi, yakni protes terhadap tunjangan mewah DPR serta keadilan atas tewasnya pengemudi ojol di Jakarta.

Sementara itu, massa demonstran yang berkonsentrasi di depan markas Brimob didominasi pengemudi ojol. Kedua tuntutan di atas juga mereka suarakan.

Namun di sela aksinya, demonstran sempat menggelar doa bersama dengan para personel yang berjaga di depan markas. Doa bersama itu terkait dengan kematian pengemudi ojol di Jakarta.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, pihaknya telah menyiagakan sebanyak 1.100 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi di DPRD Sumut pada Jumat (29/8). Personel juga disiapkan untuk pengamanan demonstrasi di Markas Brimob Polda Sumut, Jalan Bhayangkara, Medan Tembung.

Menurutnya, pengerahan personel sebanyak itu dilakukan untuk memastikan situasi Kamtibmas di Kota Medan tetap aman dan kondusif. "Personel Polda Sumut yang disiagakan untuk pengamanan ini tetap mengedepankan sikap humanis sehingga proses penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan dengan aman," ujarnya.

Ferry menyebutkan, Polda Sumut dan jajarannya menghargai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun dia mengingatkan agar demonstrasi harus dilakukan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum. Meski begitu, tindakan tegas tetap akan dilakukan jika aksi berujung anarkis atau melanggar hukum. (E-2)