Kalsel Evaluasi Program Penurunan Stunting

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi kinerja pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting (tengkes) di wilayah tersebut. Angka stunting di Kalsel pada 2024 sebesar 23,9% jauh lebih tinggi dari angka rata-rata nasional sebesar 19,8%.

"Kita telah menggelar rakor terkait penilaian kinerja Percepatan Penanggulangan Penurunan Stunting (P3S) tahun 2025 kemarin," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, Selasa (12/8). 

Dalam rapat tersebut dibahas secara komprehensif hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh 13 kabupaten/kota di Kalsel. Diakui angka stunting di Kalsel masih tinggi. Tercatat pada 2024 sebesar 23,9% dibanding rata-rata nasional 19,8%. Kabupaten Banjar menempati posisi teratas 32,3%, disusul Kabupaten Hulu Sungai Utara 27,6% dan Kota Banjarmasin 26,5%.

“Kinerja yang dinilai meliputi capaian outcome, proses pelaksanaan, hingga inovasi dilakukan di daerah. Hasil penilaian ini menjadi bahan evaluasi agar penurunan stunting semakin efektif dan tepat sasaran,” ungkap Muslim.

Aksi konvergensi P3S merupakan upaya terpadu lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, hingga pemerintah desa untuk menurunkan angka stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi di daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, menegaskan penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun masih diperlukan upaya yang konsisten dan terintegrasi agar target nasional dapat tercapai.

Melalui rapat evaluasi ini, Pemprov Kalsel berharap setiap kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi, mengoptimalkan program intervensi, dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses gizi yang cukup, layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. (E-2)