Massa Geruduk Kantor Gubernur Papua, Desak Presiden Tunjuk Pangdam Cenderawasih Jadi Kepala Pemerintahan Sementara

RATUSAN tokoh lintas agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan masyarakat dari berbagai kalangan memadati halaman kantor Gubernur Papua pada Senin (11/8) pagi. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan intervensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua. ‎

Massa membawa berbagai spanduk dengan tuntutan yang beragam, antara lain berbunyi 'Parcok dan penjahat demokrasi stop intervensi penyelenggara pemilu', 'PJ Gubernur, kepolisian dan para bupati stop jadi tim sukses paslon 02', dan 'Masyarakat adat desak netralitas PJ Gubernur, Kapolda Papua, KPU, Bawaslu jangan jadi perusak demokrasi di Tabi Saireri'.

‎Puncak dari tuntutan massa adalah permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih pemerintahan di Papua dan menunjuk Pangdam Cenderawasih sebagai kepala pemerintahan sementara hingga terpilihnya gubernur definitif.

Mereka juga menuntut pencopotan jabatan para pejabat yang dianggap sebagai penjahat demokrasi dengan menempelkan foto-foto Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi), PJ Gubernur Papua Ahmad Fathoni, dan Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin.

Bahkan, ada pula yang menyerukan pembubaran Polri di Tanah Papua karena dianggap tidak berguna untuk demokrasi. ‎ ‎

Sekda Papua, Susi Wanggai, yang menemui para pendemo dan menjelaskan bahwa PJ Gubernur sedang berada di Jakarta untuk bertemu Menteri Keuangan terkait kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan.

Dalam orasinya, Sekretaris GKI Klasis Port Numbay, Anike Mirino, menyampaikan bahwa kehadiran para pendeta dan Hamba Tuhan dengan pakaian hitam adalah simbol perkabungan atas matinya demokrasi di Papua.

"Gereja ikut turun sebagai benteng terakhir jaga demokrasi di atas tanah ini, karena terstrukturnya kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Papua," tegasnya.

‎Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kawai, menekankan bahwa demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan hanya dari dan untuk pusat. Ia meminta Presiden Prabowo untuk menarik kembali PJ Gubernur Papua dan mengalihkan pengamanan suara Pilgub Papua kepada TNI karena kepolisian dinilai memihak calon tertentu.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Adat Tabi, Yakonias Wabrar, meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah orang baik yang mengerti kondisi Papua.

"Kami percaya negara baik. Pak Presiden, tolong tegur dan tarik kembali PJ Gubernur ini. Kami orang Papua pemilik negeri, bukan orang bodoh. Jangan biarkan kami terus didzalimi," ujarnya.

Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Dora Balubun, menegaskan bahwa gereja hadir untuk kebenaran dan keadilan. Kehadiran mereka adalah suara kenabian gereja yang jenuh melihat suara umat dipermainkan.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Papua, Amir Madubun, juga menyampaikan bahwa PJ Gubernur Papua seharusnya menjadi pemimpin dan wasit yang baik, bukan malah terlibat kampanye dan bermain curang.

‎Aktivis pemuda Papua, Panji Agung Mangkunegoro, mengungkapkan sejumlah bukti keterlibatan polisi dalam memenangkan pasangan calon gubernur Matius Fakhiri, yang merupakan mantan Kapolda Papua.

Koordinator aksi, Yulianus Dwaa, membacakan pernyataan sikap yang meminta Presiden Prabowo untuk mengambil alih pemerintahan di Papua dan menunjuk Pangdam Cenderawasih sebagai kepala pemerintahan sementara.

Mereka juga meminta agar TNI mengambil alih pengamanan penghitungan suara Pilkada Papua karena polisi dianggap tidak netral.  ‎Pernyataan sikap tersebut kemudian diserahkan kepada PJ Sekda Papua, Susi Wanggai, yang berjanji akan meneruskannya kepada PJ Gubernur Papua dan pemerintah pusat. (MC/E-4)