Jaga Keberlanjutan, Kelola Tambang Secara Bertanggung Jawab

PULAU Kalimantan memiliki peran krusial sebagai lumbung energi nasional. Berdasarkan Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2024, Kalimantan memproduksi batu bara sebesar 688 juta ton, atau 82% dari total produksi nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati menjelaskan sekitar 40,56% pembangkit listrik di dalam negeri masih bergantung pada batu bara yang 70% di antaranya dipasok dari Kalimantan. Sehingga, kata ia, sumber energi terbesar Indonesia adalah Kalimantan.

"Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56% untuk bauran energi nasional. Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Kita buka komputer atau laptop butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik," ungkap Rita saat menghadiri roadshow edisi Kalimantan yang digelar oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Selain tu, sambung Rita, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp140,460 triliun. Kontribusi tersebut setara dengan 52% dari total PNBP. Ia menegaskan pentingnya sektor ini dalam menopang ekonomi nasional.

"Jadi, mineral dan batu bara untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan," kata Rita.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APBI Priyadi mengatakan batu bara bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membentuk peradaban baru. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan.

Priyadi juga menegaskan praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis harus menjadi komitmen bersama.

“Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang III Arief Murdiyatno mendorong setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi yang optimal, penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal.

"Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon," pungkasnya. (E-4)