Jamaah Naqsabandiyah di Kota Bima telah Laksanakan Salat Idulfitri

RATUSAN pengikut aliran Naqsabandiyah di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar salat Idulfitri 1446 Hijriah di Lapangan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal Amal, Sabtu (29/3).

Salah seorang jamaah Naqsabandiyah, Abdul Latif di Bima, mengatakan mereka menentukan awal Ramadan dan Idulfitri berdasarkan perhitungan hilal yang dilakukan tuan guru (tokoh agama), Aji Fandi.

Baca juga : Jembatan Ampera di Palembang Ditutup saat Salat Idul Fitri 

“Tidak hanya menetapkan shalat Idul Fitri dan puasa Ramadhan, shalat Idul Adha juga seperti itu,” ujar Abdul. Aji Fandi yang dikenal Afandi Bin Ibrahim Al Maqbul adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal Amal tersebut.

Baca juga : Alumni Beasiswa RI Ikut Salat Idulfitri di KBRI Addis Ababa

Pelaksanaan salat Idulfitri 1446 Hijriah yang dilakukan ratusan pengikut Naqsabandiyah itu dipimpin oleh imam Sidik Afandi dan khatib Tayeb. Setelah salat dua rakaat, acara dilanjutkan dengan penyampaian khutbah yang mengajak jamaah untuk merayakan Lebaran dengan penuh kesederhanaan.

Jamaah lainnya, Iksan, menuturkan bahwa sebagian besar jamaah yang mengikuti salat Idulfitri lebih awal merupakan warga Kelurahan Ntobo serta para santri Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal Amal. “Sudah dari kakek dan nenek saya mengikuti puasa dan shalat Id yang ditetapkan oleh tuan guru Aji Fandi,” kata Iksan.

Baca juga : Niat Salat Idul Fitri dan Tata Cara Mandi sebelum Salat Idul Fitri

Jamaah berdatangan ke lapangan tempat salat sekitar pukul 07.00 WITA. Mereka melaksanakan takbiran terlebih dahulu. Rangkaian salat Idulfitri rampung pada pukul 09.00 WITA. Setelahnya, jamaah bersalam-salaman dan menyantap makanan yang disajikan oleh pengurus pondok pesantren tersebut.

Penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah oleh jamaah Naqsabandiyah merujuk kepada metode hisab dan rukyah yang mereka gunakan, serta hasil musyawarah ulama tarekat dua bulan sebelum Ramadhan. Berdasarkan perhitungan internal tersebut, mereka telah memulai puasa lebih awal pada 27 Februari 2025, atau dua hari sebelum keputusan resmi pemerintah Indonesia. (Ant/M-1)