35 Wilayah Jatim Siaga Darurat Bencana

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana terhadap 35 dari 38 kabupaten/kota untuk memudahkan penanganan bencana dan pascabencana, termasuk pengalokasian anggaran. Keputusan status siaga darurat bencana ini dikeluarkan Gubernur Jatim Soekarwo pada 12 Oktober 2016 lewat surat 188/585/KPTS/013/2016 tentang Status Siaga Darurat Bencana, Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung, dan Rob di Jatim.

"Langkah ini bertujuan agar pemerintah bisa memobilisasi semua sumber daya yang dimiliki untuk menangani bencana," kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Himawan Estu Bagijo, di Surabaya, pekan lalu. Tiga daerah yang belum ditetapkan status siaga darurat bencana, yakni Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar. Pasalnya, imbuh Himawan, ketiga daerah tersebut belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pekan lalu, banjir dan tanah longsor menerjang Sampang, Magetan, Pamekasan, Sidoarjo, dan Bojonegoro dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Pascabanjir, warga di Ciamis dan Banjar, Jabar, mengalami krisis air bersih. Sebanyak 7.000 pelanggan di Banjar tidak bisa menikmati air karena pipa PDAM terputus. Krisis air bersih juga dialami sebagian warga Kupang, NTT, karena menyusutnya debit air saat kemarau.

Warga terpaksa membeli air bersih Rp70 ribu-Rp80 ribu untuk 5.000 liter air. Sementara itu, ancaman longsor di Banjarnegara, Jateng, kian meluas hingga ke Dusun Karangsengon, Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, yang mengancam puluhan rumah. Longsor juga terjadi di Sumbar, seusai hujan lebat sejak Minggu (16/10) dini hari hingga sore. BMKG kelas 1 Pangkalpinang mengingatkan masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk mematikan perangkat elektronik karena potensi petir sangat tinggi saat hujan lebat.