GP Nuku Ajak Masyarakat Maluku Utara Jaga Narasi Pilkada Damai dan Sejuk

MENJELANG hari pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) pada 27 November 2024, suasana politik semakin memanas akibat sejumlah isu sensitif. Praktik money politics, dugaan keberpihakan aparatur negara, hingga kekerasan yang melibatkan tim sukses pasangan calon (paslon) menjadi perhatian serius masyarakat dan berbagai pihak.

Gerakan Pemuda Nuku (GP Nuku), organisasi pemuda yang berkomitmen pada nilai adat dan demokrasi, menyerukan pentingnya menjaga kedamaian serta integritas proses pemilu. Presiden GP Nuku Djusman Hi Umar menegaskan konflik yang terjadi saat ini menciderai prinsip demokrasi dan merusak harmoni masyarakat di Jazirah Al-Mulk, sebutan untuk Maluku.

“Di negeri yang menjunjung tinggi adat seaturan, sangat disayangkan jika kita harus berhadapan dengan kekerasan dan praktik politik uang. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai kebersamaan dan integritas yang menjadi jatidiri masyarakat Maluku Utara,” ujar Djusman.

Selain itu, GP Nuku menyoroti maraknya praktik money politics yang diduga melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pelayan publik yang seharusnya netral, keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu paslon melalui distribusi uang dinilai menciderai integritas demokrasi.

“Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menolak politik uang dalam bentuk apapun. Jangan gadaikan masa depan Maluku Utara demi keuntungan sesaat. ASN yang seharusnya jadi teladan netralitas justru menciptakan preseden buruk dalam proses pemilu ini,” ujar Djusman.

Tindakan kekerasan yang disinyalir dilakukan oknum-oknum pendukung paslon tertentu terhadap penyelenggara pemilu dan pendukung paslon lain juga menjadi perhatian utama. “Jika ada ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu, tim sukses seharusnya menyelesaikan sesuai aturan hukum, bukan dengan tindakan yang diduga main hakim sendiri,” tambah Djusman.

GP Nuku menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, pasangan calon, dan penyelenggara pemilu untuk menjaga netralitas dan integritas serta menjaga narasi pilkada damai dan sejuk.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan tetap berdiri tegak tanpa keberpihakan demi memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

“KPU dan Bawaslu memegang peran krusial. Kami berharap mereka mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan integritas dan profesionalitas tanpa memihak. Begitu juga kepada pendukung paslon masing-masing pihak dan paslonnya agar dapat menjaga narasi pilkada damai dan sejuk,” kata Djusman.

Djusman juga menekankan masyarakat Maluku Utara harus bersandar pada fondasi nilai-nilai adat seaturan demi menjaga perbedaan pilihan dan pendidikan politik yang santun demi mewujudkan pilkada bermartabat. Lebih lanjut, GP Nuku mengimbau seluruh masyarakat adat se-Maluku Utara untuk menjaga keharmonisan dan kekeluargaan dalam menciptakan pilkada damai, santun, dan berintegritas.

"Mari kita berkomitmen membangun demokrasi Maluku Utara yang lebih baik, kita ciptakan Pilkada damai dan berkualitas santun, serta berintegritas," tutup Djusman.

Seruan perdamaian juga dilontarkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Malut. FKUB menyerukan seluruh warga di Malut untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada secara damai, terutama dalam masa tenang menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024.
 
Ketua FKUB Malut, Adnan Mahmud, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kondusivitas lingkungan dan menekankan pentingnya menyikapi pesta demokrasi lima tahunan ini dengan penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan.
 
"Sebagai masyarakat Malut yang agamis dan berbudaya, mari kita menjaga suasana rukun, damai, dan harmonis, hindari perpecahan serta jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA yang dapat merusak hubungan antarwarga," ujar Adnan. (Ant/N-2)