BPJS Ketenagakerjaan Klaten Serahkan Santunan Kematian Karyawan KUD Jatinom Sebesar Rp197,9 Juta

KANTOR BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan santuan jaminan kematian sebesar Rp197,9 juta kepada ahli waris Sritomo, karyawan KUD Jatinom, Klaten.

Penyerahan santunan secara simbolis Bupati Sri Mulyani dengan didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Klaten Heru Siswanto di Gedung Candra Kirana, Desa Krajan, Jatinom, Jumat (12/7).

Santunan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp197,9 juta itu terdiri dari jaminan kematian (JKM) Rp42 juta, jaminan hari tua (JHT) Rp16.450.340, dan beasiswa dua orang anak Rp139.500.000.

Baca juga : Pekerja BPU Meninggal, BPJS Ketenagakerjaan Klaten Serahkan Santunan Kematian

Selain menyerahkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Klaten dalam kegiatan sambang warga di Desa Krajan, juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berasal dari Baznas, Dissos P3APPKB, PDAM, dan Bank Klaten.

Bupati Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Klaten yang telah memberikan santunan jaminan kematian sebesar Rp197,9 juta kepada ahli waris Sritomo, karyawan KUD Jatinom.

"Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten yang telah memberikan santunan jaminan sosial kepada ahli waris Bapak Sritomo. Ini manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Klaten Berikan Santunan Jaminan Kematian Ketua RT di Desa Tlogorandu

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Heru  Siswanto, merasa bersyukur karena bisa menyerahkan santunan kepada ahli waris Sritomo dalam kegiatan sambang warga Bupati Klaten.

"Alhamdulillah, hari ini kita serahkan santunan jaminan kematian Rp197.950.340 kepada ahli waris almarhum Sritomo. Terima kasih Ibu Bupati, semoga santunan itu bermanfaat bagi keluarga untuk melanjutkan cita-cita almarhum," katanya.

Dalam sambang warga Bupati Sri Mulyani di Desa Krajan, Jatinom, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten juga membuka stand tersendiri sebagai bagian dari promosi lembaga pemerintah yang melindungi pekerja tersebut. (Z-3)